Ombudsman Beri Waktu Tiga Bulan Tim Izin Pasar Ngampel Selesaikan Tugas

EKONOMI, HUKUM453 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Ombudsman RI Perwakilan Jawa timur berikan target waktu maksimum tiga bulan pada tim fasilitasi izin pasar Ngampel yang dibentuk bupati Bojonegoro untuk selesaikan proses adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bangun Guna Serah pasar Desa Ngampel.

Selain itu, tim fasilitasi dalam semingu kedepan juga akan mempertemukan kepala desa dengan pihak ketiga terkait adendum PKS.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jawa timur, Jumat, (19/06/2020), melakukan monitoring penyelesaian hasil laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut izin Bangun Guna Serah Pasar Desa Ngampel.

Untuk penyelesaian perizinan bupati Bojonegoro membentuk tim fasilitasi izin pasar Ngampel, dengan menunjuk Djoko Lukito, sebagai ketua tim. Sesusai SK No. 188/36/KEP/412.013/2020, tim bertugas melakukan kajian dan pembahasan kelanjutan proses izin pembangunan pasar Desa Ngampel dengan memperhatikan hasil LO ( Legal Opinion ) tim pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Selain itu, tim juga bertugas menetapkan besaran nilai kontribusi yang harus ditetapkan dalam perjanjian dalam kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak investor pembangunan pasar Ngampel sebagaimana diatur Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Dihuhungi melalui pesan Whatsapp selulernya, Asisten Ombudsman Perwakilan Jatim, Fatih Sabilul Islam, menyebutkan hasil pemeriksaan Ombudsman di Pemkab Bojonegoro, 1. Tim Fasilitasi akan mempertemukan kepala desa dengan mitra untuk membicarakan terkait adendum PKS dalam waktu satu minggu kedepan. Dan 2. Tim Fasilitasi Pemkab Bojonegoro sepakat untuk menyelesaikan proses adendum PKS maksimal 3 bulan setelah pertemuan ini

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ombudsman.

Diketahui izin pasar pembangunan pasar Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, awal mula dimohonkan sejak 2014 lalu oleh Kepala Desa Ngampel, Pudjiono. Proses izin macet pada pelayanan penerbitan IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) yang dimohonkan pada 2018, lantaran belum adanya rekomendasi izin Bangun Guna Serah Pasar dari Bojonegoro.

Pada 2019, bupati Bojonegoro meminta Legal Opinion (LO) pada Kejaksaan negeri Bojonegoro. LO Kejari Bojonegoro, menyebutkan belum adanya penetapan kontribusi pendapatan desa setiap tahunnya yang harus diterima Pemdes dari kerjasama Bangun Guna Serah pasar yang dibangun diatas Tanah Kas Desa. Ketentuan kontribusi pendapatan Desa ini diatur Permendagri No. 1 tahun 2016.

Sesuai Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, penetapan besaran kontribusi pendapatan Desa, ditetapkan oleh tim Pemkab yang ditunjuk bupati. Sedangkan untuk menghitung besaran nilai kontribusi pendaran desa, tim Pemkab dapat meminta bantuan atau menunjuk lembaga jasa publik (appraisal).

Dalam hal ini, tim Pemkab menentukan Sucofindo sebagai appraisal yang bertugas untuk menghitung besaran nilai kontribusi pendapatan desa setiap tahun dari pihak ketiga.

Dengan demikian dalam tiga bulan kedepan tim fasilitasi izin pasar Desa Ngampel ini harus menyelesaikan perhitungan kontribusi pendapatan Desa setiap tahun atas kerjasama bangun guna serah pasar desa. Nilai kontribusi ini nantinya akan dimasukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemdes Ngampel dengan pihak ketiga.

Selain itu juga melakukan fasilitasi adendum perjanjian kerja sama antara Pemdes Ngampel dengan pihak ketiga.

(yon)