Lelang Proyek 2019 Berbuntut, 3 Pejabat Diperiksa Kejagung

- Team

Senin, 20 Juli 2020 - 16:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surat undangan pemanggilan yang ditujukan kepada pejabat Pemkab Bojonegoro dari Kejagung RI.

Surat undangan pemanggilan yang ditujukan kepada pejabat Pemkab Bojonegoro dari Kejagung RI.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Carut marut lelang proyek Tahun Anggaran 2019 Bojonegoro, masuk meja Jampidsus Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Untuk menguak fakta lelang, Senin (20/07/2020), 3 (tiga) pejabat Pemkab, Bojonegoro dipanggil ke Kejagung untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan tersebut terkait dengan pengaduan masyarakat ke Kejagung, tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengaturan pemenang paket lelang peningkatan nalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dan Sarana Prasarana RSUD Padangan TA 2019.

Baca Juga :  Batching Plant di Desa Sambongrejo, Gondang Diduga Tak Berizin

Ketiga pejabat OPD yang dipanggil adalah mantan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Retno Wulandari yang sekarang menjabat Kepala Dinas PUBM, Nur Sujito mantan Plt ULP yang kini sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan mantan Direktur RSUD Padangan, Ani Pujiningrum yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro.

Seperti diketahui, berdasarkan temuan BPK RI dalam LHP Bojonegoro TA 2019, terdapat proses pemilihan penyedia atas 9 (sembilan) paket pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas PUBM tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi Pemahalan Harga sebesar 1,356 Milyar dan Ketidaksesuaian Kontrak sebesar 3,502 Milyar.

Baca Juga :  Diputus KPPU Bersalah Grab Indonesia Harus Bayar Denda Rp. 29,5 Milyar

( rd)

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru