Tadjoek Redaksi.
Rekor terbanyak kasus pasien terkonfirmasi Covid 19 di Bojonegoro terjadi pada hari ini, Senin, ( 19/07/2021), dimana kasus pasien konfirmasi Covid di Bojonegoro pada Senin kemarin telah menyentuh angka 207 dalam sehari. Luar biasa, sungguh suatu pencapaian kinerja terburuk bagi sang pengendali Covid 19 di Bojonegoro.
Secara akumulasi jumlan pasien Covid hari ini, Senin, (19_07/2021) kemarin telah mencapai 852 orang.
Bobolnya penambahan jumlah angka pasien Covid 19 di Bojonegoro sebanyak 207 orang pada Senin, (19/07/2021), harusnya jadi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang di pimpinan Anna My’awanah, sebagai bupati dan Budi Irawan sebagai wakil Bupati Bojonegoro sekarang ini.
Kinerja kedua pimpinan tersebut dinilai jeblog dalam pengendalian pandemi Covid.
Apalagi kedua pimpimpin ini dari kabar terakhirnya sudah tidak lagi sejalan dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya lebih mengedepankan emosi pribadi. Sehingga mau tak mau, konflik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Bojonegoro.
Dengan bertambahnya pasien Covid menjadi 852 pasien sekarang ini, tentu menjadi beban pemerintah dalam menyediakan tempat perawatan. Karena dengan jumlah pasien sebanyak itu, sudah jelas seluruh jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien Covid di Bojonegoro tidak bisa menampung keberadaan 852 pasien Covid tersebut.
Lantas seberapa efektifkah PPKM darurat yang dilaksanakan mampu menekan jumlah penularan dan penyebaran Covid 19 di Bojonegoro ini. Yang jelas, sejak diberlakukannya PPKM darurat pada 3 Juli sampai dengan sekarang jumlah angka pasien Covid di Bojonegoro melonjak signifikan.
Jika sebelumnya penambahan, pasien hanya berkisar 5 – 15, sejak PPKM darurat diberlakukan, jumlah penambahan pasien Covid di Bojonegoro berada di sekitaran angka 90 – 115, dan Senin (19/07/2021) kemarin melonjak tinggi di angka 207 orang pasien Covid 19.
Testing, Tracing dan Treatmen.
Salah satu kelemahan Pemkab Bojonegoro dalam penanganan pandemi Covid 19 ini adalah tidak terselenggaranya Tracing yang menadai seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
Dimana untuk menunjang keberhasilan penanganan pandemi Covid 19 ini pemerintah pusat telah menetapkan 3 tindakan yang terukur, yakni, Testing, Tracing dan Treatmen.
Tapi lacurnya, program penuntasan pandemi Covid 19 tersebut di Bojonegoro hanya sebatas isapan jempol belaka. Diakui atau tidak, pelaksanaan tracing pada warga yang diduga melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar Covid tidak dilakukan secara masif. Sehingga tidak salah jika jumlah pasien Covid di Bojonegoro terus bertambah banyak.
Tracing inilah kelemahan paling menonjol pemerintahan kabupaten Bojonegoro dalam pengendalian pandemi Covid 19. Dimana pemerintah daerah sangat tidak sigap melakukan tracing terhadap pasien yang dinyatakan positif Covid 19.
Faktor lain yang menjadikan penanganan pandemi Covid 19 di Bojonegoro ini gagal adalah tidak adanya kerja sama pimpian daerah yang baik. Dimana, konflik pribadi antara bupati dan wakil bupati Bojonegoro yang mengarah pada satu perburukan kinerja, nyata-nyata telah merugikan kepentingan rakyat dan pemerintah, khususnya dalam penyelesaian kasus Covid 19.
Lantas, jika sudah terjadi seperti ini, jumlah pasien Covid terus membludak dan tak terkendali. Siapa orang yang harus dimintai pertanggungjawaban di Kabupaten Bojonegoro ini ?. Jawabnya, tentu Bupati.
Edy Kuntjoro.
Pimpinan Redaksi netpitu.com
