DPRD Tuban Tetapkan Alat Kelengkapan Dewan

- Team

Jumat, 20 September 2019 - 00:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah menetapkan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna internal, di gedung DPRD Tuban, Kamis (19/9/2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah menetapkan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna internal, di gedung DPRD Tuban, Kamis (19/9/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah menetapkan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penetapan Tata Tertib dan Penetapan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tuban Masa Jabatan 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (19/9/2019).

Dalam Rapat Paripurna tersebut sebelumnya (16/09/2019) lalu uang dibahas tentang Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban,

Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban telah mengirimkan surat kepada seluruh Fraksi-fraksi DPRD Tuban untuk mengusulkan nama-nama anggota yang akan duduk dalam alat kelengkapan dewan yang terdiri dari Badan Musyawarah (Banmus), Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK).

“Setelah dilantiknya Pimpinan, kini Alat kelengkapan juga telah terbentuk berdasarkan usulan dari Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban,” ucap Miyadi.

Berikut adalah Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang telah terbentuk :

Komisi 1 (Bidang Pembangunan)

Ketua : Fahmi Fikroni, SH
Wakil Ketua : Mar’atun Solikhah, SH
Sekretaris : Musta’in

Komisi 2 (Bidang Pemerintahan dan Hukum)

Baca Juga :  Tak Maksimalnya Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Dipertanyakan

Ketua : Mashadi
Wakil Ketua : Moh. Zuhri Aly
Sekretaris : Lutfi Firmansyah, SE, MM

Komisi 3 (Bidang Ekonomi dan Keuangan)

Ketua : Drs. Hartomo, M.Pd, M.Si
Wakil Ketua : Ir. H. Mujari, ST
Sekretaris : H. Rasmani, SH

Komisi 4 (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan)

Ketua : Hj. Tri Astuti, SH
Wakil Ketua : Suratmin, SH
Sekretaris : Hj. Mutafaridah, S.Pd.I

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Ketua : Mohamad Abu Cholifah, ST
Wakil Ketua : Ainur Rofiq

Badan Kehormatan (BK)

Ketua : Sulasih Noer Mahfudhoh, SE, S.Pd
Wakil Ketua : Khoirul Inayah

Baca Juga :  Syukuran Sekda, Nurul Azizah Ucapkan Terima Kasih Khusus Pada Wabup

Badan Anggaran (BK)

Ketua : H. M. Miyadi, S.Ag, MM
Wakil Ketua : Sugiantoro, A.Md
Wakil Ketua : Andhi Hartanto, S.Pd
Wakil Ketua : Muhammad Ilmi Zada, ST

Badan Musyawarah (Banmus)

Ketua : H. M. Miyadi, S.Ag, MM
Wakil Ketua : Sugiantoro, A.Md
Wakil Ketua : Andhi Hartanto, S.Pd
Wakil Ketua : Muhammad Ilmi Zada, ST

“Setelah ditetapkannya alat-alat kelengkapan DPRD, maka seluruh anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai bidang yang telah ditetapkan,” ucap Miyadi.

(met)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru