oleh

Syarat Perlunasan Pajak Dalam Pencairan Proyek Bikin Kontraktor Kalang Kabut

BOJONEGORO. Netpitu.com – Beberapa kontraktor banyak yang mengeluh dikarenakan proyek yang telah selesai dikerjakan di tahun 2019 ini diharuskan membayar pajak terlebih dahulu sebagai syarat pencairan.

“Proyek yang saya kerjakan sudah selesai, tetapi sebagai syarat pencairan terhadap proyek tersebut, pajak harus dibayarkan terlebih dulu”, kata kontraktor yang berasal dari Bojonegoro ketika ditemui wartawan Netpitu.com.

Menurut kontraktor yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, untuk Kabupaten lain kewajiban membayar pajak proyek yang dikerjakan itu dipotongkan dari uang pencairan proyek yang dikerjakan, kenapa untuk Kabupaten Bojonegoro, pajak proyek harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pencairan.

Baca Juga :  Dorry Sonata Tawarkan Solusi Pengusaha Manufaktur Di Tengah Pandemi Covid 1

Terpisah, Luluk Latifah selaku Plt Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro menerangkan, bahwa pajak yang dibebankan terhadap proyek yang dikerjakan secara kontraktual harus dibayarkan terlebih dahulu sebagai persyaratan dalam pencairan suatu proyek yang dibiayai dari APBD Bojonegoro.

“Pajak terhadap proyek tersebut harus dibayarkan mulai tanggal 13 Desember hingga tanggal tanggal 15 Desember kemarin”, terang Plt BPKAD Bojonegoro diruang kerjanya, jumat (20/12/2019).

Baca Juga :  Zakat Fitrah Tahun Ini Ditentukan Sebesar 3 Kg Beras

Dikatakan pula, memang untuk Kabupaten Bojonegoro pajak suatu proyek yang dibiayai APBD Bojonegoro harus dibayarkan terlebih dahulu hal tersebut dikarenakan pada bulan November 2019 penyerapan masih rendah dibandingkan dari Kabupaten lain.

“Pihak BPKAD Bojonegoro telah membuat kesepakatan bersama dengan beberapa SKPD di Kabupaten Bojonegoro terkait pajak yang dibebankan kepada proyek yang dibiayai oleh APBD Bojonegoro harus dibayarkan terlebih dahulu sebagai syarat pencairan suatu proyek”, jelas Luluk Latifah.

Baca Juga :  Zakat Fitrah Tahun Ini Ditentukan Sebesar 3 Kg Beras

Luluk Latifah menambahkan, semestinya setiap SKPD di Bojonegoro harus menyosialisasikan terlebih dahulu kepada para kontraktor terkait pajak suatu proyek dan para kontraktor harus lebih tertib tentang pembayaran pajak yang dibebankan.

(yon)