oleh

Jelang Akhir Masa Tugas Bupati, LPJ BOS 2017 Dikebut

BOJONEGORO. Netpitu.com – Keterlambatan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 di beberapa sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro.

Pelaporan penggunaan dana BOS semestinya disetorkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setiap tiga bulan sekali, semestinya pelaporan penggunaan dana BOS tahun 2017 terakhir disetorkan tanggal 10 Januari 2018.

Hanafi, Kepala Kantor Disdik Bojonegoro membenarkan adanya keterlambatan pelaporan LPJ penggunaan dana BOS yang semestinya sudah disetorkan ke BKAD, keterlambatan LPJ tersebut terjadi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Pihak Disdik Bojonegoro tidak akan memberikan sangsi terhadap sekolah yang terjadi keterlambatan dalam pelopor penggunaan Dana Bos, kepada sekolahan baik tingkat SD dan SMP diberi waktu selama sepuluh hari segera membantu LPJ sehingga bisa disetorkan ke BKAD”, tegas Kepala Kantor Disdik Bojonegoro.

Menurut Hanafi, LPJ BOS 2017 harus segera diselesaikan karena LPJ tersebut akan menjadi salah satu bahan pelaporan pertanggung-jawaban bupati sebelum mengakhiri masa tugasnya pada pertengahan Maret nanti.

Dijumpai terpisah, Dwi Sutrisno selaku Pengawas SD yang bertugas di Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II mengatakan, pelaporan LPJ Dana BOS sekarang ini ada aturan baru bahwa penggunaan dana BOS dimasukkan ke dalam APBD, selain itu proses pencairan BOS harus menyertakan Surat Pengesahan Permintaan Pendapatan Belanja (SP3B).

Seperti diketahui bersama dana BOS itu diberikan oleh Pemerintah untuk membiayai operasional sekolah, jumlah besaran dana BOS itu berbeda tergantung dari jumlah murid setiap sekolahan. Dana BOS untuk tingkat SD sebesar Rp 800 ribu per murid setiap tahun dan tingkat SMP sebesar Rp 1 juta per murid setiap tahun.

(pur)