oleh

Minta Dibeli Dengan harga Layak, Warga Desa Semambung-Kanor Tunggu Penawaran Harga Tanah Dari Pemkab

BOJONEGORO. Netpitu.com
Warga Desa Semambung terdampak pembangunan jembatan Kanor – Rengel meminta pada Pemkab untuk megganti kerugian tanahnya yang terkena pembangunan jembatan Kanor dengan pembayaran uang.

Permintaan bentuk ganti kerugian itu sesuai dengan Undang-undang nomer 2 tahun 2012, tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
Perpres no 148 tahun 2015 yang merupakan perubahan terakhir dari Perpres 71 tahun 2012
Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam musyawarah kesepakatan bentuk ganti kerugian dalam pembebasan tanah untuk jembatan Kanor – Rengel, pada Senin, 17 April 2020 lalu, ke 23 warga terdampak pembangunan jembatan Kanor – Rengel sepakat untuk minta diganti dengan uang, dengan skema jual beli tanah.

Untuk besaran ganti kerugian tanahnya mereka meminta Pemkab untuk membeli dengan harga layak. Lantaran harga tanah di sekitaran Desa Senambung, Kanor, sekarang ini sudah melonjak tinggi dibanding dengan harga tanah sesuai NJOP.

“Untuk harganya belum ditentukan oleh warga, hingga sekarang ini warga masih menunggu penawaran harga tanah yang diajukan Pemkab,” kata Adi Suroyo, penasehat hukum warga dari firma hukum Sunaryo Abuma’in dan Rekan, Selasa, (21/04/2020).

Setelah warga mendapat penawaran harga dari Pemkab, mereka baru akan musyawarah membahas permintaan harga ganti kerugian tanah yang terkena pembebasan untuk pembangunan jembatan Kanor.

Lebih lanjut dikatakan Adi, intinya masyarakat menghendaki harga tanah dibeli dengan harga kelayakan atau harga sesuai pasaran tanah yang berlaku sekarang ini, sehingga hasil dari penjualan tanah tersebut mereka (warga) bisa membeli rumah dan tanah kembali di Desa Semambuung.

Terlebih sebenarnya warga tidak ada niat nenjual rumah dan tanahnya yang berada di sekitaran lokasi yang akan dibangunnya jembatan penyeberangan Bengawan Solo, yang menghubungkan Kecamatan Kanor- Rengel.

Untuk pertemuan lanjutan dari musyawarah pembebasan tanah tersebut informasi yang diperoleh pihak Penasehat hukum akan dilakukan Pemkab Bojonegoro pada Rabu besuk (22/04)2020), dengan memanggil warga yang tanah dan rumah tinggalnya terkena dampak pembangunan jembatan Kanor ke kantor Pemkab Bojonegoro.

(ro)