Tangani Kemiskinan Di Tuban DPRD Usulkan Raperda Inisiatif

- Team

Senin, 21 Mei 2018 - 21:50

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mendorong para wakil rakyat bumi wali ini menggagas usulan Raperda tentang pengentasan kemiskinan.

Menurut data statistik kemiskinan di Kabupaten Tuban berada di peringkat kelima se Jawa Timur. Karena untuk mempercepat penanganan keniskinan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengusulkan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke pihak eksekutif. 

Regulasi ini nantinya diharapkan mampu dan dapat dioptimalkan ke program eksekutif dan legislatif.

“Raperda ini sifatnya inisiatif dan ini baru diusulkan karena kebutuhannya sudah mendesak,” ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi, saat dikonfirmasi Netpitu.com, di gedung DPRD Tuban, Senin (21/5/2018), di kantor DPRD Tuban.

Miyadi menjelaskan, beberapa tahun yang lalu setelah ada pembahasan ternyata Tuban belum memiliki Raperda tersebut. 

Setelah dibahas beberapa anggota dan minta masukan masyarakat, hasilnya Raperda ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, tahun ini Raperda pengentasan kemiskinan diusulkan dalam sidang paripurna.

Baca Juga :  Suyoto Lengser, PMII Beri Catatan Merah : "Rakyat Sedang Tertindas"

Untuk fokus regulasi baru ini, pihaknya belum mengetahuinya karena belum membaca isi naskah akademik dan materi secara utuh. Yang terpenting, dewan ingin program Pemkab realistis dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Menanggapi Raperda inisiatif DPRD, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, meminta sasarannya lebih jelas karena kemiskinan di Bumi Wali (sebutan lain Tuban) sangat luas dan kompleks.

Targetnya harus terukur, karena jika terlalu luas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak akan mampu merealisasikannya.

Baca Juga :  Politisi Demokrat Ini Pertanyakan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kepemimpinan Bupati Anna

“Sasaran dari Perda itu harus terukur,” pinta Wabup kelahiran Kecamatan Rengel ini.

Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, prosentase kemiskinan di Bumi Wali hanya turun 0,47% dari 17,14% di tahun 2016 atau nomor urut lima se-Jatim. Sekarang kemiskinan Tuban 16,87%.

Pada tahun 2016 lalu, jumlah warga Tuban yang miskin mencapai 198.350 jiwa dari 1,3 jiwa penduduk Tuban. Adanya tren turun sebesar 0,47%, sekarang warga miskin di Bumi Wali masih196.100 jiwa.

(gio)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat