oleh

Agenda Reformasi Tak Boleh Berhenti, Bojonegoro Darurat KKN

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pertama ngati hari reformasi 1998, Banteng Merah Putih dan kelompok masyarakat Bojonegoro gelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan kantor Bupati Bojonegoro, Jum’at ( 21/05/2021 ).

Ketua Banteng Merah Putih, Edy Kuntjoro, mengingatkan bahwa masih ada agenda reformasi yang emplementasinya masih berjalan terseok-seok. Diantaranya penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca Juga :  A. Umar : Tuntutan Tidak Rasional, Sukur : Saya Tidak Ambisius

Pada penyelenggaraan pemerintah yang bersih, Edy Kuntjoro, menandaskan dalam dua tahun setengah ini penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, diindikasi sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ia meminta Bupati segera membenahi tata kelola pemerintahan yang amburadul dan kerap kali bertentangan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

“Itu menjadi tugas bupati untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Edy Kuntjoro. Kalau tidak sanggup, ya mundur saja, tambahnya.

Baca Juga :  Jaring Bibit Atlet, Dinas Pendidikan Bojonegoro Gelar KOSN Tingkat SD Dan SMP

Sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan anggaran yang mengarah pada kerugian negara.

Demikian halnya dengan kolusi, ia menyinggung tentang tidak adanya tekanan kontruksi yang memenangkan lelang para proyek-proyek besar puluhan milyar rupiah.

” Semua nyaris dimenangkan perusahaan jasa kontruksi dari luar kota. Ini kebetulan atau memang sudah dikondisikan,” tegasnya, kepada wartawan, di depan pendopo Pemkab Bojonegoro.

Baca Juga :  Proyek Penanganan Genangan Dan Pembangunan Trotoar Dr Sutomo senilai Rp.5.1 M Ditarget Tepat Waktu

Ia pun mensinyalir adanya kelompok usaha besar yang menguasai proyek besar di Bojonegoro.

Soal nepotisme, kata ketua Banteng Merah Putih itu, indikatornya sangat nyata.

( Yon )