Amin Tohari Diduga Tumpangi Konflik Tanaman Tebu di Lahan Hutan

- Tim

Jumat, 21 Juni 2019 - 09:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konflik tanaman tebu di lahan hutan RPH Babad, Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Kab. Bojonegoro.

Konflik tanaman tebu di lahan hutan RPH Babad, Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Kab. Bojonegoro.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pemasangan plakat klaim tanah negara dalam pantauan kantor staf presiden di Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, merupakan buntut dari konflik garapan tanaman tebu di wilayah tanah hutan RPH Babad, BKPH Bareng, KPH Bojonegoro.

Hanya saja lokasi plakat terpasang itu berada di lokadi tanah Desa yang berjarak sekitar 500 meter dari hutan, sehingga Perhutani tidak bisa berbuat apa-apa terkait pemasangan plakat tersebut, selain membiarkannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asper BKPH Bareng, John Sapulete, saat ditemui netpitu.com di kantornya, Kamis, (20/6/2019).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan Sapulete, awal persoalan konflik warga Desa yang menjadi petani pesanggem itu bermula dari penolakan pengusahaan tanaman tebu di lahan hutan yang sebelumnya telah dimanfaatkan petani pesanggem untuk menanam jagung dan padi.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Berikan Santunan Kepada Ahli Waris Penyelenggara Pemilu Yang Meninggal

 

Warga tidak terima jika lahan hutan tersebut dipergunakan untuk tanaman tebu. Sehingga warga melakukan betbagai upaya untuk merusak dan menggagakkan pengusahaan tanaman tebu tersebut, termasuk dengan cara membuat tanaman terbakar.

Tanaman tebu di wilayah hutan RPH Babad, BKPH Bareng, KPH Bojonegoro.

Namun karena keputusan menteri kehutanan menggunakan areal lahan kawasan hutan itu dipergunakan untuk tanaman tebu maka Perhutani tidak bisa berbuat apa-apa.

“Karena keputusan pemerintah seperti itu,” ujar John Sapulete.

Lebih lanjut dikatakan Sapulette, pihak pengelola tanaman tebu di lahan hutan itu adalah PT. KTM dan PTPN, dengan luas areal sekitar 380 hektar.

Persoalan konflik tanaman tebu ini menjadi rumit setelah masuknya Amin Tohari, mantan Caleg PDIP yang gagal lolos Pileg 2019 lalu. Karena Amin Tohari sebagai Caleg menggunakan program perhutanan soasial sebagai bahan kampanye untuk menarik masa pendukung dengan menyodorkan program perhutanan sosial dengan ketentuan P 39 kepada warga Desa.

Baca Juga :  Kejar Hard Immunity DPC Gerindra Bojonegoro Gelar Vaksinasi Massal

Menurut Sapulette, warga gampang terprovokasi oleh iming-iming yang ditawarkan Amin. Padahal upaya pensertifikatan tanah melalui P 39 seperti yang ditawarkan Amin Tohari sulit terealisasi. Lantaran tanah hutan yang diusulkan sudah menjadi hak pengelolaan PT. KTM dan PTPN melalui SK Meteri Kehutanan.

“Kan tidak mungkin membuat keputusan diatas keputusan. Misalnya tanah hutan yang sudah di SK kan dengan ketentuan P 81, lalu dibuat SK lagi dengan P 39, atau P 83,” tandas Sapulette.

Akhirnya sekarang ini buntu, sejauhmana hasilnya pengurusan P 39 itu tidak diketahui. Karena sampai sekarang tidak kabarnya.

Baca Juga :  Idrus Marham Plt Ketum Golkar, Airlangga Siap Gantikan Setnov

Menurut Asper BKPH Bareng, KPH Bojonegoro, yang namanya lokasi tebu itu sampai kapanpun tidak akan bisa keluar ijin resmi dari pemerintah. Kecuali pemerintah membatalkan ijinnya dulu. Karena tidak mungkin satu petak keluar dua ijin ( P 81 dan P 39 ).

Persoalan konflik di tanah kawasan hutan RPH Babad pasca Pemilu ini menurut Sapulette, sudah mulai mereda dan warga mulai sadar dengan kesia-siaan akan hasil akhirnya.

Namun demikian, diperkirakan pada 2020 nanti persoalan konflik itu akan muncul lagi karena adanya Pilkades di Desa Babad. Dan Amin Tohari menurut kabar beredar berencana untuk mencalonkan diri dalam Pilkades Babad.

(ono/ro)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00