BOJONEGORO. Netpitu.com – Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang diwakili Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E, bersama 92 Bupati dan Walikota se- Indonesia melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS), atas bantuan pembangunan sanitasi dan pengelolaan tempat sampah berbasis masyarakat.
Kegiatan yang di selenggarakan di Ballroom Hotel Prime Plaza Bali 18 – 19 juli 2018 ini, juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sri Hartoyo.
Sri Hartoyo mengatakan bahwa sanitasi yang sehat sebagai cermin kesadaran dan kesehatan masyarakat dan dapat berdampak multi effect alam, salah satunya adalah pariwisata.
Menurutnya, penandatanganan kerjasama ini tentunya sebagai kunci utama dalam penyiapan infrastruktur berbasis masyarakat di setiap daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu Pj Bupati Bojonegoro Dr. Suprianto, SH. MH yang didampingi Kepala Lingkungan Hidup dan Kepala Bappeda Bojonegoro, menyatakan dukungannya atas program kesehatan lingkungan ini.
“Sebagai penerima manfaat Pemkab Bojonegoro mendukung dengan baik program PUPR ini. Dengan harapan ada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, karena Kabupaten Bojonegoro masih membutuhkan adanya peningkatan sanitasi masyarakat,” ujar DR. Suprianto, SH, MH, sesuai menandatangani nota kerja sama dengan Kementerian PUPR, di Jakarta.
Harapan yang sama juga disampaikan Nurul Azizah, Kepala Lingkungam Hidup Kab. Bojonegoro. Lebih lanjut dikatakan Nurul Azizah, Kabupaten Bojonegoro nantinya akan memperoleh bantuan sarana sanitasi senilai Rp. 400 juta.
“Kita mendapat sarana sanitasi untuk wilayah Desa Sukorejo berupa IPAL senilai Rp. 400 juta. Semua kegiatan proyek yang mengerjakan Kementerian PUPR. Kita (Pemkab. Bojonegiro), hanya sebagai penerima manfaat ,” ungkapnya.
(dan)
