DPRD Bukan Pesulap, Keluhkan Pemangkasan Waktu Pembahasan KUA PPAS APBD Bojonegoro TA 2024

- Team

Senin, 21 Agustus 2023 - 20:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro merasa keberatan atas dipangkasnya waktu dua ( 2 ) hari menjadi satu ( 1 ) hari untuk pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2024 yang diasumsikan mencapai Rp. 7,7 trilyun.

Sesuai keputusan Badan Musyawarah ( Bamus ) DPRD Bojonegoro Agustus ini, pembahasan KUA PPAS APBD 2024 Kab. Bojonegoro semestinya dilaksanakan 2 hari ( tanggal 21 dan 22 Agustus 2023 ). Namun di tengah jalan pimpinan meminta pembahasan KUA PPAS dilaksanakan hanya sehari saja. Ini kan gila, mana mungkin anggota DPRD bisa menyelesaikan pembahasan KUA PPAS dalam sehari.

” Ini menyangkut uang banyak, Rp. 7,7 trilyun, masak membahas pengalokasian uang untuk pembangunan rakyat DPRD disuruh ” Bim Salabim “. Anggota dewan itu bukan pesulap APBD dan semuanya harus dipertanggungjawabkan, makanya kami meminta tambahan waktu,” ucap salah satu anggota DPRD Bojonegoro yang enggan disebutkan jati dirinya.

Dipangkasnya waktu pembahasan KUA PPAS APBD Bojonegoro 2024 ini, sumber netpitu.com di DPRD Bojonegoro menengarai adanya upaya bupati Bojonegoro untuk memaksakan program-programnya untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2024. Padahal pada 25 September 2023 nanti Anna Muawanah secara resmi sudah tidak lagi menjabat sebagai bupati Bojonegoro. Dengan demikian Anna Muawanah tidak lagi memiliki kewenangan untuk ” cawe – cawe ” soal APBD Bojonegoro 2024.

Keinginan itu tercermin dari ngototnya pihak eksekutif yang sekarang ini masih dipimpin Anna Muawanah untuk memaksakan DPRD melakukan pembahasan KUA PPAS dalam sehari.

“Ini kan gak mungkin, dan ini bisa menjadi jebakan yang menyeret DPRD untuk ikut bertanggungjawab jika terjadi permasalahan hukum pada APBD Bojonegoro TA 2024,” tandas sumber netpitu.com di DPRD Bojonegoro.

Dari semua OPD yang diundang untuk pembahasan KUA PPAS hari ini saja tidak semuanya tuntas. Masih ada beberapa OPD yang belum diundang, karenanya anggota dewan di masing-masing Komisi meminta penambahan waktu sehari lagi untuk pembahasan KUA PPAS APBD 2024.

Baca Juga :  Tinjau Jalan Longsor, Bupati Minta Dinas PU Cepat Perbaiki

Di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro ini terdapat beberapa puluh Satker OPD, namun untuk hari Senin ( 21/08/2024 ) ini saja, yang diundang baru beberapa Satker OPD, dan itu pun anggota komisi DPRD belum mampu menuntaskan pembahasan KUA PPAS pada Satker OPD yang diundang rapat.

Bahkan karena tidak proporsionalnya waktu yang diberikan untuk pembahasan KUA PPAS ini, Komisi C DPRD Bojonegoro secara tegas minta penambahan waktu untuk pembahasan KUA PPAS dengan pihak eksekutif. Karena tidak bisa menyelesaikan pembahasan KUA PPAS dalam sehari.

Menanggapi pemangkasan waktu pembahasan KUA PPAS APBD Bojonegoro TA 2024 ini, wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto saat dikonfirmasi netpitu.com membenarkan adanya pemangkasan waktu pembahasan KUA PPAS yang semula dijadwalkan 2 ( dua ) hari menjadi 1 ( satu ) hari.

Baca Juga :  Ada Apa Dengan Batik Wartawan ?

Sukur pun menyayangkan pemangkasan waktu pembahasan tersebut. Lantaran keuangan yang dibahas cukup besar jumlahnya dan setiap anggota Komisi DPRD harus mencermati penempatan anggaran keuangan yang akan dibelanjakan oleh Pemkab.

” Untuk apa?, sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak?,” ucap wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada netpitu.com, Senin ( 21/08/2023 ), melalui sambungan selulernya.

” Yang jelas waktu satu ( 1 ) hari tidak cukup. Maka setiap Komisi di DPRD Bojonegoro mengajukan tambahan waktu untuk pembahasan KUA PPAS,” tandas Sukur Priyanto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Bojonegoro saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp-nya perihal pemangkasan waktu pembahasan KUA PPAS di DPRD Bojonegoro ini merupakan inisiatif lembaga eksekutif atau legeslatif, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan komentar.

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03