Jenderal (Purn) Facrhul Razi Benarkan Dokumen Pemberhentian Prabowo

- Team

Minggu, 21 Oktober 2018 - 17:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Isu kasus penculikan 1998 yang menyebut-nyebut nama calon presiden Prabowo  Subianto kembali merebak menjelang pemilihan presiden 2019.

Pada pilpres 2014, isu yang sama beredar. Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto pada 1998, tersebar di sosial media.

Isu itu semakin kencang ketika Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membenarkan substansi surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di sosial media,.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada 2014. Fachrul juga mengatakan bahwa Prabowo kurang pantas menjadi RI-1, karena rekam jejak mantan Danjen Kopassus itu di militer.

Di Pilpres 2019 ini, Fachrul mengatakan tidak akan mengungkit hal serupa kepada publik.

“Dulu Bapak pernah sampaikan itu sekali saja. Setelah itu enggak pernah lagi. Kalau kemudian orang mengulang-ulang lagi. Selama tidak dilarang KPU, ya silakan saja,” ujar Ketua Tim Bravo-5 itu, (Tim Purnawirawan Pemenangan Jokowi) kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu, 9 Oktober 2018.

Baca Juga :  Jokowi Pilih Erick Tohir Sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional

DKP yang dibentuk untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis 1998 dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Subagyo HS, yang kini juga merapat ke kubu Jokowi.

Surat keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan negara.

Fachrul adalah Wakil Ketua DKP yang ikut menandatangani surat keputusan itu. Awalnya, kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Militer, namun atas kesepakatan bersama akhirnya diselesaikan melalui DKP dan berujung pada pemecatan Prabowo dari kesatuan TNI.

Baca Juga :  Tangani Kemiskinan Di Tuban DPRD Usulkan Raperda Inisiatif

Prabowo dalam laporan DKP dipastikan mengetahui persis operasi penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.

Fachrul mengatakan bahwa rekam jejak itu pula yang membuatnya memilih Jokowi pada pemilihan presiden 2019.

Namun, dia mengaku tetap berhubungan baik dengan Prabowo Subianto sebagai sesama purnawirawan TNI.

“Kami tetap berhubungan baik. Kalau ketemu saya, dia bilang ‘Siap Jenderal Senior’,” ujar Fachrur Razi sambil tersenyum.

Fachrul tak menampik bahwa banyak pertanyaan soal loyalitas terhadap sesama purnawirawan TNI kepadanya dan kawan-kawan, ketika memilih mendukung Jokowi di pemilihan presiden 2019.

Namun, ujar Fachrul, politik dan militer adalah dua urusan yang berbeda. Loyalitas terhadap sesama purnawirawan harus dikalahkan untuk kepentingan bangsa.

“Jadi di Pilpres ini, kami pilih yang terbaik untuk bangsa ini,” ujar dia.

Baca Juga :  Survei Panel SMRC : Jokowi Maruf Amin 57.3 Persen dan Prabowo Sandiaga Uno 32.5 Persen

Fachrul memimpin Tim Bravo-5 dengan 21 purnawirawan jenderal sebagai pengurus inti tim. Sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1970-an. Mereka adalah orang-orang yang dianggap tahu tabiat dan mengerti cara berpikir penantang Jokowi, Prabowo Subianto.

Para purnawirawan jenderal itu di antaranya adalah Letjen TNI (Purn) Sumardi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Mayjen TNI (Purn) Heriyono Harsoyo, Mayjen TNI (Purn) Zainal Abidin, Mayjen TNI (Purn) Heriyadi, Brigjen TNI (Purn) Paulus Prananto dan Laksamana TNI (Purn) Marsetio.

Itu baru pengurus, kata Fachrul, sedangkan purnawirawan yang mendukung banyak sekali. “Tapi kalau kita mau adu banyak dengan kubu sebelah, ya terlalu kekanak-kanakan,” ujar mantan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia itu.

Dilansir dari Tempo.co
Tanggal 19 Oktober 2018.

Berita Terkait

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Tag :

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47