Usut Kasus Dugaan Jual Beli Proyek Usulan Dewan di Dinas Pendidikan, Mantan Ketua Dewan Ini Minta Polisi Ajukan Audit Investigasi

- Team

Jumat, 22 Januari 2021 - 15:46

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anwar Sholeh, pelapor kasus dugaan korupsi ketjasama PI ke KPK.

Anwar Sholeh, pelapor kasus dugaan korupsi ketjasama PI ke KPK.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Siapa yang bermain dalam dugaan kasus jual beli proyek usulan DPRD Bojonegoro di Dinas Pendidikan ?. Itulah pertanyaan yang mesti diungkap oleh penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro.

Apakah oknum anggota dewan, apakah oknum di Dinas Pendidikan atau oknum pengusaha dan makelar.

Menanggapi mencuatnya kasus dugaan jual beli proyek usulan dewan ini, mantan ketua DPRD Bojonegoro, Anwar Sholeh, meminta kepada penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro mengusut tuntas dugaan kasus ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jangan sampai mandek di tengah jalan, karena kasus ini sudah bergulir dan menjadi perhatian masyarakat,” ujar Anwar Sholeh, saat mendatangi kantor redaksi netpitu.com di Jalan Veteran, Bojonegoro, Jumat, (23/2/2021).

Baca Juga :  Datang ke Bojonegoro Ombudsman Lakukan Monitoring Penyelesaian Izin Pasar Ngampel

Jika perlu penyidik bisa meminta audit investigasi ke Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan ( BPKP ), dalam proses penyelidikan kasus ini. Mantan ketua DPRD itu tidak menyarankan penyidik meminta audit investigasi ke kantor Inspektorat Bojonegoro lantaran dikuatirkan hasilnya tidak maksimal dan terjadi konflik kepentingan.

Bila perlu, kata Anwar, semua proyek usulan dewan perwakilan rakyat Bojonegoro ini di audit. Tidak hanya usulan proyek di Dinas Pendidikan, tapi juga di Satker dinas lain, seperti PU Cipta Karya, dinas Pertanian. “Di dinas ini jumlah usulan proyek dewan kan lebih banyak dan nilainya pun lebih besar,” ujar Anwar.

Baca Juga :  Tanggapi Konflik Pasar Kota, Syukur Priyanto Tetap Konsisten Bela Pedagang Pasar

Menyimak pemberitaan kasus dugaan jual beli proyek di Disdik Bojonegoro, Anwar menyakini ada pelanggaran yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. Entah nanti ditemukan siapa yang patut ditersangkakan, menurut Anwar kasus itu perlu dibongkar.

Dengan adanya hasil audit investigasi BPK atau BPKP, tentunya akan diketahui ada tidaknya kerugian negara.

Baca Juga :  DPRD Bukan Pesulap, Keluhkan Pemangkasan Waktu Pembahasan KUA PPAS APBD Bojonegoro TA 2024

“Jika telah ditemukan adanya kerugian negara maka salah satu unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Selanjutnya penyidik bisa mencari orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara tersebut, sebagai pemenuhan unsur-unsur yang lain,” ujar mantan ketua DPRD Bojonegoro.

Sebagai mantan anggota DPRD dan masyarakat Bojonegoro, Anwar merasa risih dan prihatin dengan munculnya kasus dugaan jual beli proyek hasil usulan anggota dewan di Dinas Pendidikan ini. Ia pun ingin penyidik Polres Bojonegoro segera menuntaskan pengusutan kasus ini agar semua menjadi terang benderang.

(ro)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru