BOJONEGORO. Netpitu.com – Puluhan pengusaha rekanan jasa kontruksi bersama tukang dan kuli proyek, Kamis (22/2) rame-rame datangi kantor Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro.
Tujuan mereka cuma satu, menagih pembayaran uang proyek yang telah diselesaikan dan diserah-terimakan pada pemerintah pada tahun anggaran 2017 lalu.
Mereka menganggap dinas PU telah wanprestasi terhadap kesepakatan pembyaran utang yang dibuatnya bersama DPKKA dan pengusaha rekanan jasa kontruksi yang difasilitasi DPRD Bojonegoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali Huda, ketua DPD Gapensinas Jawa timur, yang turut dalam unjuk rasa tersebut mengatakan setelah adanya pertemuan dengan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Andik Tjandra, pihak rekanan dijanjikan akan dibayar hati ini juga.
Sebelumnya, sepetti dikatakan Andik Tjandra, terdapat kendala pembayaran uang proyek. Lantaran adanya pejabat PU yang dimutadi dan digantikan oleh pejabat lain (Sapto), namun setelah beberapa hari menjabat nampaknya pejabat tersebut belum juga diberi SK oleh bupati.
” Ini aneh, sudah menjabat kok nggak punya SK,” cetus Ali Huda.
Tapi, lanjut Ali Huda, persoalan SK tadi sudah selesai. Karena menurut Andik Tjandra, meski fidik SK-nya belum dipegang dan diketahuinya namun ia (Andik Tjandra) sudah mendapatkan nomor SK pejabat tersebut, sehingga kendala administlrasi tersebut sudah bisa terselesaikan.
Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Merga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Andik Tjandra, mengatakan keterlambatan pembayaran hutang karena adanya prosedure administrasi yang belum selesai, termasuk pergantian pejabat yang tidak dilengkapi dengan SK.
“Jadi ini hanya masalah administrasi yang belum diselesaikan,” jelas Andik Tjandra.
Lebih lanjut dikatakan Andik, dari pihak rekanan sendiri ada 80 rekanan yang utang belanja yang belum menyerahkan berkas sama sekali ke PU untuk dicairkan sehingga tidak dapat diproses.
“Semua data (rekanan) dan checklist apa yang harus dicukupi, semua sudah saya serahkan,” jelas Andik.
Menutut Andik, nilai total utang yang belum terbayar ada Rp. 42,5 Milyar tersebut dengan jumlah kontraktor sebanyak 32 rekanan.
Dari sejumlah hutang tersebut PU sudah siap membayar saat ini juga jika semua persyratan administrasi (pencairan) sudah dilengkapi.
“Hari ini sudah ada 3 LPJ yang siap dicairkan, karena datanya sudah lengkap. Sedang yang lain masih ada data yang belum dilengkapi. Tapi saya jamin hingga akhir Februari ini semuanya sudah terbayar,” kata Andik.
Untuk menjamin realisasi pencairan hingga akhir Februari ini, Andik telah melarang pejabatnya ysng terkait dengan pencairan untuk tidak kemana-mana atau dinas lapangan. Semua pejabat di kantor PU dalam waktu seminggu ini diminta fokus untuk menyelesaikan kelengkapan data pencairan.
(dan)
