Kepala PU Janjikan Pembayaran Utang Proyek Akhir Februari Tuntas

- Team

Kamis, 22 Februari 2018 - 14:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com –  Puluhan pengusaha rekanan jasa kontruksi bersama tukang dan kuli proyek, Kamis (22/2) rame-rame datangi kantor Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro.

Tujuan mereka cuma satu, menagih pembayaran uang proyek yang telah diselesaikan dan diserah-terimakan pada pemerintah pada tahun anggaran 2017 lalu.

Mereka menganggap dinas PU telah wanprestasi terhadap kesepakatan pembyaran utang yang dibuatnya bersama DPKKA dan pengusaha rekanan jasa kontruksi yang difasilitasi DPRD Bojonegoro.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Huda, ketua DPD Gapensinas Jawa timur, yang turut dalam unjuk rasa tersebut mengatakan setelah adanya pertemuan dengan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Andik Tjandra, pihak rekanan dijanjikan akan dibayar hati ini juga.

Baca Juga :  Balai UPT Pengelolaan SDA Jatim Gusur 143 Bangunan Liar di Desa Sukorejo

Sebelumnya, sepetti dikatakan Andik Tjandra, terdapat kendala pembayaran uang proyek. Lantaran adanya pejabat PU yang dimutadi dan digantikan oleh pejabat lain (Sapto), namun setelah beberapa hari menjabat nampaknya pejabat tersebut belum juga diberi SK oleh bupati.

” Ini aneh, sudah menjabat kok nggak punya SK,” cetus Ali Huda.

Tapi, lanjut Ali Huda, persoalan SK tadi sudah selesai. Karena menurut Andik Tjandra, meski fidik SK-nya belum dipegang dan diketahuinya namun ia (Andik Tjandra) sudah mendapatkan nomor SK pejabat tersebut, sehingga kendala administlrasi tersebut sudah bisa terselesaikan.

Baca Juga :  Lho, Utang Proyek 2017 Pemkab Bojonegoro Masih Belum Juga Dibayar

Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Merga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Andik Tjandra, mengatakan keterlambatan pembayaran hutang karena adanya prosedure administrasi yang belum selesai, termasuk pergantian pejabat yang tidak dilengkapi dengan SK.

“Jadi ini hanya masalah administrasi yang belum diselesaikan,” jelas Andik Tjandra.

Lebih lanjut dikatakan Andik, dari pihak rekanan sendiri ada 80 rekanan yang utang belanja yang belum menyerahkan berkas sama sekali ke PU untuk dicairkan sehingga tidak dapat diproses.

“Semua data (rekanan) dan checklist apa yang harus dicukupi, semua sudah saya serahkan,” jelas Andik.

Menutut Andik, nilai total utang yang belum terbayar ada Rp. 42,5 Milyar tersebut dengan jumlah kontraktor sebanyak 32 rekanan.

Baca Juga :  Awas Bahaya, Pilar Penyangga Jembatan Kalirejo Ngraho Patah

Dari sejumlah hutang tersebut PU sudah siap membayar saat ini juga jika semua persyratan administrasi (pencairan) sudah dilengkapi.

“Hari ini sudah ada 3 LPJ yang siap dicairkan, karena datanya sudah lengkap. Sedang yang lain masih ada data yang belum dilengkapi. Tapi saya jamin hingga akhir Februari ini semuanya sudah terbayar,” kata Andik.

Untuk menjamin realisasi pencairan hingga akhir Februari ini, Andik telah melarang pejabatnya ysng terkait dengan pencairan untuk tidak kemana-mana atau dinas lapangan. Semua pejabat di kantor PU dalam waktu seminggu ini diminta fokus untuk menyelesaikan kelengkapan data pencairan.

(dan)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro
Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Golkar Lounching Kios Baqoel Karya Berkah
Peringati Hari Koperasi Dekopinda Bojonegoro Salurkan Sembako dan Daging Kurban
Peran BumDes Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat
PT.Rekind Belum Selesaikan Pembayaran Pada Vendor Penyedia Makanan dan Minuman
Zakat Fitrah Tahun Ini Ditentukan Sebesar 3 Kg Beras

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47