oleh

Petani Bojonegoro Sudah Gunakan Kartu Tani Untuk Tebus Pupuk Subsidi

BOJONEGORO. Netpitu.com – Kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) yang mewajibkan petani menebus pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani mulai diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro.

Rencana awal penggunaan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi akan dimulai per 1 September 2020 yang lalu, tapi dari hasil evaluasi masih banyak petani yang belum terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK, red) sehingga belum memiliki kartu tani.

Petani memang diharuskan memiliki Kartu Tani agar bisa mendapatkan pupuk subsidi. Selain itu, penggunaan Kartu Tani juga sebagai antisipasi mencegah terjadinya dobel data (nama).

“Di Propinsi Jawa Timur, ada empat Kabupaten yang mulai memberlakukan Kartu Tani untuk menebus pupuk salah satunya Kabupaten Bojonegoro”, kata Kasi Sarana dan Prasarana (Sapras) Kantor Dinas Pertanian Bojonegoro, Zaenal Fanani, Jumat (19/03/2021).

Zaenal Fanani mengungkapkan, di Kabupaten Bojonegoro pemberlakuan penggunaan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi dimulai di Desa Margoagun Kecamatan Sumberejo pada tanggal 17 Maret 2021 kemarin.

“Penggunaan Perdana Kartu Tani di Desa Margoagung diberikan kepada seluruh petani yang terdaftar dalam RDKK di masing masing kelompok tani. Untuk para petani yang sudah mendapatkan Kartu Tani bisa menebus pupuk subsidi lewat UD Surya.

Terpisah, Tatik selaku Pejabat yang menangani penyaluran Kartu Tani di Desa Margoagung menjelaskan untuk luas lahan pertanian yang ada di desa tersebut adalah 195 ha sehingga mendapatkan pupuk subsidi dengan rincian urea sebanyak 68 ton, Za sebanyak 21 ton, NPK sebanyak 45 ton, dan Organik sebanyak 26 ton serta Organik Cair sebanyak 50 liter.

“Sedangkan, untuk Desa atau Kecamatan yang lain penyaluran Kartu Tani untuk para petani guna menebus pupuk subsidi akan menyusul dalam waktu dekat ini”, jelas Tatik kepada Netpitu.com.

Tatik menambahkan, memang para petani harus semuanya memiliki Kartu Tani, hal tersebut dikarenakan agar petani mendapatkan pupuk subsidi dan untuk mengantisipasi pencegahan dobel data (nama) sesuai harapan dari Menteri Pertanian.

(yon)