oleh

Susun Raperda Perlindungan Anak dan Wajib Baca Tulis Al Qur’an DPRD Serap Masukkan Warga

BOJONEGORO. Netpitu.com –  Untuk mencari sumber akar masalah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan Raperda Anak dan Wajib Baca Tulis Al Qur’an, sekretariat DPRD Bojonegoro menggelar forum diskusi tentang perlindungan anak dan wajib baca tulis Al Qur’an di MCM (22/8). Diskusi ini Sekertariat DPRD Bojonegoro berkerja sama dengan Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah Dan Kelembagaan (PPKDK), Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Diskusi dihadiri P3A, PNFI (wakil Disdik), Pontren (wakil Kemenag), Pengurus Himpaudi, Pengurus TPQ/TPA (wakil Mabin/BKPRMI) dan tokoh masyarakat guna merumuskan draf Raperda tentang perlindungan anak dan baca tulis Al Quran sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro bertanggungjawab untuk menyediakan dana yang bersumber dari APBD Bojonegoro dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Choirul Anam selaku pengurus TPQ perwakilan dari Mabin dalam diskusi tersebut menyampaikan permasalahan yang dialami para guru TPQ yang selama ini para guru TPQ dengan iklas mengajar walaupun dengan gaji yang minim.

“Sejak dulu TPQ sebelum dapat dana dari pemerintah biaya operasional mereka dibebankan pada wali santri yang dibayar tiap bulan kisaran Rp 2500 sampai Rp 5000,” tegasnya dalam diskusi.

Salli Atyasasmi selaku anggota DPRD menyampaikan kepada peserta diskusi untuk menuliskan permasalahan yang dialami maupun menyampaikan pesan melalui Whats App (WA) kepada kami selaku anggota DPRD supaya digunakan sebagai penyusunan Draf Raperda tentavng perlindungan anak dan baca tulis Al Quran.

(pur)