JAKARTA. Netpitu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan adanya proyek infrastruktur yang makrak selama 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widido – Jusuf Kalla.
Hal tersebut diungkapkan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, di Gedung BPK,Jakarta, Senin (22/10).
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp 289,93 triliun.
“Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak,” tandas Rizal Djalil kepada wartawan.
Sementara untuk anggaran infrastruktur di 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini kegiatan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 2019.
“Terkait dengan tahun 2018, itu tidak ada statement karena memang belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah program selesai. Laporan baru masuk Februari 2019 nanti. Maret-Juni baru akan diperiksa,” ungkap dia.
Menurut Rizal, justru pada masa pemerintahan saat ini proyek infrastruktur dilaksanakan secara masif. Dan sejumlah proyek pun telah rampung dan sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
“Silakan melihat di perbatasan, dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian juga Timor Leste sekarang seperti apa,” ujar Rizal.
“Demikian juga prasarana terkait jalan raya. Dan saya tekankan, jangan hanya melihat itu tapi lihat juga berapa puluh ribu sumur air baku yang dibangun untuk rakyat desa. Ini akan berdampak terhadap kemudahan masyasrakat kita memperoleh air bersih di pedesaan,” tandas dia.
(ams)
