TUBAN. Netpitu.com – Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein M.Si bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban menerima kunjungan Studi Banding DPRD Kabupaten Ciamis terkait pengelolaan retribusi parkir berlangganan.
Rombongan DPRD Kabupaten Ciamis berjumlah 35 orang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana dan langsung diterima oleh Wabub Tuban di Ruang Rapat Dandang Wacana, Kamis (23/01/2020).
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan; sejumlah pimpinan OPD; perwakilan Polres; dan UPT Dispenda Jatim kantor Cabang Tuban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diawali sambutan Ketua DPRD kabupaten Ciamis, Nanang Permana menyampaikan terimakasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemkab Tuban. Ini menjadi kesempatan bagi DPRD kabupaten Ciamis untuk menambah pengetahuan terkait pengelolaan retribusi parkir untuk diterapkan di wilayahnya.
“Semoga jalinan kerjasama dan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik serta mendapat wawasan ilmu dan pengetahuan,” ujar Ketua DPRD Ciamis. Lanjutnya, Jajaran DPRD Ciamis ingin melihat peranan Pemkab Tuban terhadap parkir berlangganan yang ada di daerah ini.
Sementara itu pula Wakil Bupati kabupatan Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein menyampaikan terima kasih sekaligus rasa bangga karena telah memilih Tuban menjadi tempat study banding pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Dan hal itu tertuang dalam Perda Kabupaten Tuban no 2 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Ditetapkan Perda tersebut menjadi wujud sinergitas antara Pemkab Tuban bersama DPRD kabupaten Tuban serta Polres Tuban. “Memerlukan waktu yang lama sebelum Perda tersebut dapat disahkan, yang mana pembahasan telah dimulai dari tahun 2002,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pada awal penerapan di tahun 2017, dari sektor retribusi parkir menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar 4 milyar. Jumlah tersebut mengalami terus peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai 8,3 milyar.
Wabup Tuban menerangkan penerapan parkir berlangganan untuk memberikan pelayanan parkir sebaik-baiknya. Dulu sebelum ditetapkan, jasa parkir dalam prakteknya sering terjadi pungli yang dilakukan preman. Setelah ditetapkan maka Pemkab Tuban berhak melakukan pengawasan dan penertiban.
“Jika ada yang melanggar akan dikenakan hukuman dan diberhentikan,” tegasnya.
Pemkab Tuban juga terus meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan menjalin kerjasama dengan pemilik toko atau pelaku usaha. Pelaku usaha juga diminta berkoordinasi terkait pengelolaan juru parkir mandiri.
“Jika ditemukan preman jalanan yang tetap melanggar maka akan dikenakan pidana. Ini semata-mata untuk memberikan efek jera dan penertiban,” imbuhnya.
Selanjutnya, ke 35 anggota bersama Ketua DPRD dari Jawa Barat ini diajak melakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik atau lokasi parkir.
(met)
