Bupati Tuban Tanda Tangani Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah

- Team

Rabu, 24 April 2019 - 17:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Selasa (23/4/2019), menandatangani kerja sama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Selasa (23/4/2019), menandatangani kerja sama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

TUBAN. Netpitu.com – Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Selasa (23/4/2019) pagi, menandatangani kerja sama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Hadir pada kegiatan ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Inspektur Provinsi Jatim, Kepala Bapenda Provinsi Jatim, Kepala BPKAD Jatim, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Kanwil BPN Prov Jatim, Kepala Kanwil DJP Prov Jatim I, II, III, Kepala Kanwil DJKN Prov Jatim, Kepala Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya se Jawa Timur, serta Kepala KPP Pratama s-Jawa Timur.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa ikhtiar optimalisasi pendapatan daerah, harus memperhatikan koneksitas. Dimana salah satu cara yang diterapkan yakni dengan konsep One Single Submission (OSS).

“Sehingga nanti, seluruhnya hanya menjadi satu pintu. Kita bicara single data. Dari sini, proses akuntabliltas dari seluruh proses penyelanggaraan negara bisa lebih jelas dan ringkas,” ujarnya melalui pesan What’s App Bupati Tuban yang diteruskan ke Kabag Humas & Protokol Pemkab Rohman Ubaid ke netpitu.com.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa OSS adalah sebuah sistem yang terintegrasi secara elektronik dengan kementerian dan lembaga (K/L) hingga Pemda di Indonesia. OSS dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Ikhtiar-ikhtiar optimalisasi pendapatan daerah juga membutuhkan koneksi dan koordinasi antara eksekutif dan lembaga-lembaga vertikal (OJK, BPN, Pajak). Tentunya dengan didukung sistem IT yang memungkinkan.

Baca Juga :  Pilkades Serentak 2019 : Februari Atau Juli ?

“Mohon kami yang ada di Pemprov Jatim maupun Pemkab untuk dapat didampingi. terutama koneksitas di daerah, untuk mewujudkan OSS sebagai pintu masuk transparansi,” kata Khofifah.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mencatat, masih banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan pendapatan, terutama dari sektor pajak daerah. Begitu juga manajemen aset daerah yang belum tertata dengan baik.

Dia mengatakan salah satu penyebab masih belum optimalnya pendapatan daerah dan manajemen aset daerah ini karena kurang baiknya pemetaan pendapatan dan aset, serta sistem yang masih manual.

“Faktanya, kebanyakan sistemn yang digunakan saat ini oleh pemerintah daerah masih manual. Tidak terpetakan, Banyak yang seharusnya menjadi wajib pajak, belum diambil pajaknya oleh pemerintah,” katanya

Basaria menambahkan bahwa KPK berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan manajemen aset yang lebih baik. Salah satunya dengan melakukan pendampingan melalui program seperti yang dilakukan Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Wah..! Sebelas KUA di Bojonegoro Masin Dompleng di Tanah Masjid

“Kita ingin komitmen full dari kepala daerah. Kalo tidak ada komitmen, tidak akan tercapai. Tugas KPK sendiri disini adalah koordinasi di bidang pencegahan. Sehingga tugas kita nanti supervisi, yang nanti akan datang ke daerah untuk koordinasi, Transparansi kegiatan daerah, akan memiliki keuntungan. Dimana jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, bisa segera dikoreksi.” jelasnya.

Bupati Tuban, H. Fathul Huda juga melalui Wa-nya ke Kabag Humas ini berharap dengan kerjasama yang telah ditanda tanganinya bersama Kepala Daerah Se-Jatim ini, nantinya dapat mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Tuban sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat Tuban yang lebih maju dan sejahtera.

(met).

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru