oleh

KPK Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

SURABAYA. Netpitu.com – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mengatakan KPK hadir dalam upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (23/4).

Menurut Basariah, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Namun setelah pendapatannya meningkat jangan sampai ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah karena hal tersebut merupakan tindakan korupsi.

Selain itu ada juga pajak yang dititipkan kepada wajib pajak namun tidak diberikan kepada pemerintah daerah, itu juga bisa dibilang korupsi.

“Nanti akan ada wakil dari KPK di daerah yang bisa memberikan masukan dan arahan dalam hal pengelolaan keungan daerah,” ujar Basyariah.

Lebih lanjut dikatakan KPK juga akan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah setiap 3 bulan sekali.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rakor mengharapkan dapat menyatukan para kepala daerah di Jawa Timur untuk memiliki komitmen dalam peningkatan pendapatan daerah.

Karena sejatinya pendapatan daerah itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan daerah tersebut membangun daerahnya.

Sehingga perlu adanya kerjasama antara pemda dengan KPK, Bank Jatim, Direktorat Jendral Pajak, Badan Pertanahan Nasional dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum bisa diambil.

Selain itu perlu adanya penertiban dan penyusunan aset daerah. Sehingga perlu dibedakan mana yang menjadi aset milik pemerintah daerah mana yang aset milik kementerian atau BUMN. Sehingga dalam hal ini dapat dengan mudah membedakan dan mengelolanya.

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi, di Surabaya, (23/4) ini juga dihadiri kepala daerah se Jatim. Termasuk Bojonegoro yang dihadiri oleh Wabup Budi Irawanto.

(dan)