KPK Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tim

Rabu, 24 April 2019 - 09:49

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (23/4).

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (23/4).

SURABAYA. Netpitu.com – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mengatakan KPK hadir dalam upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (23/4).

Menurut Basariah, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Namun setelah pendapatannya meningkat jangan sampai ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah karena hal tersebut merupakan tindakan korupsi.

Baca Juga :  Selamat !, Pemkab Tuban Berhasil Raih Opini WTP Ke 6 Kali Berturut-turut

Selain itu ada juga pajak yang dititipkan kepada wajib pajak namun tidak diberikan kepada pemerintah daerah, itu juga bisa dibilang korupsi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nanti akan ada wakil dari KPK di daerah yang bisa memberikan masukan dan arahan dalam hal pengelolaan keungan daerah,” ujar Basyariah.

Lebih lanjut dikatakan KPK juga akan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah setiap 3 bulan sekali.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rakor mengharapkan dapat menyatukan para kepala daerah di Jawa Timur untuk memiliki komitmen dalam peningkatan pendapatan daerah.

Baca Juga :  Sekda Tuban : Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

Karena sejatinya pendapatan daerah itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan daerah tersebut membangun daerahnya.

Sehingga perlu adanya kerjasama antara pemda dengan KPK, Bank Jatim, Direktorat Jendral Pajak, Badan Pertanahan Nasional dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum bisa diambil.

Selain itu perlu adanya penertiban dan penyusunan aset daerah. Sehingga perlu dibedakan mana yang menjadi aset milik pemerintah daerah mana yang aset milik kementerian atau BUMN. Sehingga dalam hal ini dapat dengan mudah membedakan dan mengelolanya.

Baca Juga :  Nurul Azizah Jabat Sekda Bojonegoro

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi, di Surabaya, (23/4) ini juga dihadiri kepala daerah se Jatim. Termasuk Bojonegoro yang dihadiri oleh Wabup Budi Irawanto.

(dan)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00