Paripurna KUA PPAS APBD Tahun 2021 DPRD Bojonegoro Ditunda

- Team

Jumat, 24 Juli 2020 - 13:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 ditunda, Jum’at (24/07/2020).

Penundaan itu lantaran belum adanya petunjuk teknis dari Kemendagri terkait pola penganggaran di tahun 2021. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin. Ia berharap penundaan ini tidak lama.

Baca Juga :  Inilah Cerita Aipda Usman dan Brigadir Solikin Yang Takkukkan Medan Jalan Lumpur di Bojonegoro Saat Kawal Kotak Suara

“Bagaimana mau estimasi anggaran kalau belum ada kejelasan alokasi anggaran,” kata Imam Sholikin kepada Netpitu.com, Jum’at (24/07/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 ini tergantung Kemendagri dan jug sambil menunggu hasil pidato Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus mendatang apakah tahun 2021 masih berkalu masa pandemik atau tidak.

Baca Juga :  Alumni Santri Pondok Sarang Desak Sekjen PPP Berikan Rekom Untuk Eko Wahyudi

Sudah barang tentu, kata Politisi PKB ini, ketika masih masa andemi harus ada alokasi khusus untuk penanganan Covid-19 ditahun 2021. Jika tahun 2021 sudah tidak masa pandemi, maka bakal berlaku normal.

Baca Juga :  Demi Upacara HUT TNI Presiden Jokowi Rela Jalan Kaki 2 Km

Sejauh ini, surat penetapan KLB terkait Virus Corina (Covid-19) belum dicabut. KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk anggaran tahun depan.

“Penundaan KUA PPAS tidak begutu berdampak, dan saat ini masih menunggu Kemendagri,” pungkasnya.

(vie)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru