Santri dan Guru Madin di Bojonegoro Tahun Ini Terima BPPDGS 12 Bulan

- Team

Selasa, 24 Desember 2019 - 13:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasubag Prolap Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Agus Anshori.

Kasubag Prolap Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Agus Anshori.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Madrasah Diniyah di Bojonegoro pada tahun anggaran 2019 ini memperoleh BPPDGS ( Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dinuyah dan Guru Swasta ) 12 bulan penuh.

Dari total 945 lembaga Madrasah Diniyah di Bojonegoro tersebut menerima bantuan keuangan yang bersumver dari APBD Provinsi Jawa timur dan APBD Kabupaten Bojonegoro, Rp 15, 3 milyar.

Penerimaan BPPDGS tahun anggaran 2019 ini memang berbeda dari tahun- tahun sebelumnya. Jika pada tahun – tahun sebelumnya jumlah BPPDGS hanya diberikan sekitar 7 hingga 9 bulan, namun 2019 ini diberikan 12 bulan penuh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BPPDGS diberikan untuk tujuan meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan khususnya pendidikan di Madrasah Diniyah (Madin) yang ada di Jawa timur/Kabupaten Bojonegoro, baik tingkat Ulla maupun Wustho.

Baca Juga :  Pengurus OSIS Se Kab. Bojonegoro Deklarasi Anti Hoax

Besarnya jumlah BPPDGS diberikan dengan acuan jumlah santri dan guru atau ustad/ustadzah.

Untuk santri tingkat Ulla ( usia SD ) diberikanbantuan keuangan Rp. 15 ribu untuk tiap santri dalam sebulan atau Rp. 180 per tahun. Sedangkan untuk santri tingkat Wustho jumlah bantuan keuangan tiap bulannya Rp. 25 ribu atau Rp. 300 ribu.

Sementara itu untuk ustad pengajar santri di Madrasah Diniyah diberikan bantuan keuangan Rp. 300 per bulan atau Rp 3,6 juta per tahun. Tahun ini jumlah ustadz Madin Ulla dan Wustho yang mendapatkan BPPDGS sebanyak 1.319 ustad. Sedangkan untuk Guru sekolah Swasta yang mendapatkan BPPDGS sebanyak 175 Guru.

Baca Juga :  Sambut Bonus Demografi Unigoro Selenggarakan Kuliah Umum Kependudukan

Kasubag Prolap Kantor Disdik Bojonegoro, Agus Anshori, kepada netpitu.com mengatakan Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Bojonegoro memberikan BPPDGS kepada lembaga Madin yang telah diverifikasi baik melalui Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro dan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro.

“Total Madin Ulla dan Madim Wustho di Kabupaten Bojonegoro yang mendapatkan BPPDGS Tahun 2019 ini sebanyak 945 lembaga”, kata Kasubag Program dan Laporan (Prolap) Kantor Disdik Bojonegoro, Agus Anshori kepada netpitu.com melalui sambungan selulernya, Senin (23/12/2019).

“Total bantuan untuk 2019 ini Rp 15.395.340.000,” terang Agus.

Baca Juga :  Bertemu Bupati PT Rekind Diingatkan Soal Perijinan

Menurutnya, selain diberikan kepada Madin Ulla dan Madin Wustho, BPPDGS ini juga diberikan kepada Guru (ustadz) Madin Ulla dan Madin Wustho dengan total Ustadz yang mendapatkan sebanyak 1.319 serta untuk Guru Swasta yang mendapatkan BPPDGS sebanyak 175 Guru.

“Untuk tahun ini, BPPDGS di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan 12 bulan atau satu tahun penuh, berbeda dari tahun tahun sebelumnya, BPPDGS Kabupaten Bojonegoro hanya mendapatkan sembilan bulan”, terang Agus Anshori.

Agus Anshori mengatakan, untuk Madin Ulla, Madin Wustho, Ustadz dan Guru Swasta yang mendapatkan BPPDG diharapkan harus tertib administrasi dan selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan di Aturan BPPDGS.

(pur)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja
Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro
Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru