Petani Mitra Perhutani Wajib Bayar PNBP ke Negara

- Team

Selasa, 25 Februari 2020 - 09:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Petani LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan ) yang lakukan kerja sama pengelolaan hutan bersama Perhutani diwajibkan membayar PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ).

Sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 64 TAHUN 2017, mengenai Kebijakan Agroforestry, mitra usaha yang melakukan kegiatan agro foresty di kawasan hutan wajib memberikan kintribusi atas hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha pertaniannya.

Adminstratur KPH Jatirogo Panca P. M. Sihite, S.Hut., M.Sc. saat ditemui netpitu.com di ruang kerjanya, Selasa, (25/02/2020) mengatakan, KPH Jatirogo telah melakukan kerjasama Agroforestry 2020 dengan LMDH. Penandatangan kerjasama dilakukan di kantor KPH Jatirogo, (17/02/2020), lalu.

Menurut Panxa P.P. Sihite, PNBP yang dilakukan oleh Perhutani memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Perhutani, khususnya perbaikan tata kelola PNBP guna meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PNBP sendiri merupakan pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Baca Juga :  Perhutani KPH Tuban Serahkan Hasil Sharring Ke LMDH

“Jadi PNBP merupakan kewajiban bagi setiap anggota LMDH yang menggarap lahan dikawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani,” tegas Panca Sihite.

“Perhutani KPH Jatirogo telah beberapa kali melakukan sosialisasikan kewajiban para petani penggarap lahan dikawasan hutan, baik dibawah tegakan maupun dilahan tanaman pertama dan kedua, mereka diwajibkan membayar PNBP,” ujarnya.

Sementara itu Sumarjan selaku Ketua Paguyuban LMDH Se-KPH Jatirogo mengatakan siap dan bertanggung jawab untuk mensukseskan PNBP tahun 2020, karena merupakan kewajiban bagi seluruh anggota LMDH yang menggarap di kawasan hutan. Terdapat 35 LMDH yang telah bekerjasama dengan Perhutani KPH Jatirogo.

Baca Juga :  Ketua BPD Ngampel Klarifikasi Soal Rapat Desa

Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani KPH jatirogo dengan 10 LMDH sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) melalui surat keputusan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan yang 25 LMDH masih usulan permohonan dan saat ini sedang berproses di kementerian LHK.

Dari ke 10 LMDH yang sudah melakukan kemitraan dengan perhutani, yang memiliki potensi terbesar produksi tanaman jagung adalah LMDH Gemulung Jaya, Desa Gemulung, RPH Gandu BKPH Ngulahan. Dengan hasil produksi jagung mencapai 1.497.96. Ton.

(met)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro
Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Golkar Lounching Kios Baqoel Karya Berkah
Peringati Hari Koperasi Dekopinda Bojonegoro Salurkan Sembako dan Daging Kurban
Peran BumDes Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat
PT.Rekind Belum Selesaikan Pembayaran Pada Vendor Penyedia Makanan dan Minuman
Zakat Fitrah Tahun Ini Ditentukan Sebesar 3 Kg Beras

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:57

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi

Kamis, 13 Juni 2024 - 02:53

Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32