oleh

Persiapan Pemberangkatan CJH Bojonegoro Dikeluhkan Kemenag

BOJONEGORO. Netpitu.com – Jelang pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) Bojonegoro tanggal 29/07/2018 atau Minggu mendatang, persiapannya dikeluhkan oleh pihak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.

Total CJH Bojonegoro tahun 2018 sebanyak 1.345 yang dibagi dalam tiga kelompok terbang (kloter) yaitu kloter 39, kloter 40, dan kloter 41. Pemberangkatan CJH akan menggunakan 30 bus dan 12 truk yang diperuntukkan mengangkut barang jamaah.

Masrukin, Kasi Haji dan Umroh Kantor Kemenag Bojonegoro mengatakan, untuk anggaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun ini sebesar Rp 304 Juta, semua pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Bojonegoro di pegang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Baca Juga :  Heboh Foto Kongkow Bupati Bojonegoro di Cafe Tanpa Masker Saat PPKM

“Hari ini semua perlengkapan mengenai jamaah haji dikeluhkan oleh beberapa pengurus KBIH yang ada di Bojonegoro, mulai dari surat undangan dan striker belum dibagikan oleh Pemkab Bojonegoro padahal waktu pemberangkatan CJH tinggal 4 hari lagi”, keluh Kasi Haji dan Umroh Kantor Kemenag Bojonegoro.

Masrukin mengharapkan untuk Pemkab Bojonegoro dalam hal ini Kabag Kesra harus tanggap atas keluhan yang dirasakan oleh beberapa KBIH, soalnya aduan dari KBIH itu ke Kantor Kemenag Bojonegoro bukan ke Kabag Kesra Pemkab Bojonegoro.

Baca Juga :  PPKM, Kang Yoto dan NasDem Sambangi PKL

“Menjelang pemberangkatan jamaah haji, pihak Kabag Kesra harus sering komunikasi dengan Kantor Kemenag Bojonegoro, jangan sampai kita menerima aduan dari KBIH kita komunikasikan tidak ada tanggapan soalnya ini merupakan hajat kita bersama”, ucap Masrukin.

Sementara itu, dari pengalaman pemberangkatan Calon Jemaah Haji tahun lalu, banyak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan. Seperti kurangnya persediaan konsumsi makan minum dan tidak sinkronnya koordinasi antar petugas panitia Pemkab dan pihak keamanan, termasuk dalam pengaturan lalu lintas kendaraan.

Baca Juga :  Tiga Menteri Jokowi Tinjau Langsung Vaksinasi Di Bojonegoro

Bahkan mantan Kepala Kemenag Bojonegoro, A. Munir, sempat menduga telah terjadi mark up pada belanja beberapa item kegiatan. Lantaran barang yang ada di lapangan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah direncanakan.

 

(pur)