Persiapan Pemberangkatan CJH Bojonegoro Dikeluhkan Kemenag

- Tim

Rabu, 25 Juli 2018 - 15:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Jelang pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) Bojonegoro tanggal 29/07/2018 atau Minggu mendatang, persiapannya dikeluhkan oleh pihak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.

Total CJH Bojonegoro tahun 2018 sebanyak 1.345 yang dibagi dalam tiga kelompok terbang (kloter) yaitu kloter 39, kloter 40, dan kloter 41. Pemberangkatan CJH akan menggunakan 30 bus dan 12 truk yang diperuntukkan mengangkut barang jamaah.

Masrukin, Kasi Haji dan Umroh Kantor Kemenag Bojonegoro mengatakan, untuk anggaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun ini sebesar Rp 304 Juta, semua pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Bojonegoro di pegang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hari ini semua perlengkapan mengenai jamaah haji dikeluhkan oleh beberapa pengurus KBIH yang ada di Bojonegoro, mulai dari surat undangan dan striker belum dibagikan oleh Pemkab Bojonegoro padahal waktu pemberangkatan CJH tinggal 4 hari lagi”, keluh Kasi Haji dan Umroh Kantor Kemenag Bojonegoro.

Masrukin mengharapkan untuk Pemkab Bojonegoro dalam hal ini Kabag Kesra harus tanggap atas keluhan yang dirasakan oleh beberapa KBIH, soalnya aduan dari KBIH itu ke Kantor Kemenag Bojonegoro bukan ke Kabag Kesra Pemkab Bojonegoro.

“Menjelang pemberangkatan jamaah haji, pihak Kabag Kesra harus sering komunikasi dengan Kantor Kemenag Bojonegoro, jangan sampai kita menerima aduan dari KBIH kita komunikasikan tidak ada tanggapan soalnya ini merupakan hajat kita bersama”, ucap Masrukin.

Sementara itu, dari pengalaman pemberangkatan Calon Jemaah Haji tahun lalu, banyak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan. Seperti kurangnya persediaan konsumsi makan minum dan tidak sinkronnya koordinasi antar petugas panitia Pemkab dan pihak keamanan, termasuk dalam pengaturan lalu lintas kendaraan.

Bahkan mantan Kepala Kemenag Bojonegoro, A. Munir, sempat menduga telah terjadi mark up pada belanja beberapa item kegiatan. Lantaran barang yang ada di lapangan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah direncanakan.

 

(pur)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama
Apindo Bojonegoro Usulkan Kenaikan Upah Sebesar 4,82 Persen

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Minggu, 26 November 2023 - 11:40

Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh

Minggu, 26 November 2023 - 10:37

Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama

Jumat, 24 November 2023 - 20:48

Apindo Bojonegoro Usulkan Kenaikan Upah Sebesar 4,82 Persen

Sabtu, 18 November 2023 - 09:50

Shafa Afriza Qirani, Pesepatu Roda Berbakat Dari Bojonegoro

Berita Terbaru

BERITA

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Des 2023 - 16:43