Lepas Dari Jerat Tersangka, Bupati Nganjuk Kena OTT KPK

- Team

Rabu, 25 Oktober 2017 - 17:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu, (25/10). Kali ini sasaran yang tertangkap dalam OTT lembaga anti rasuah itu adalah bupati Kabupaten Nganjuk, Jatim, Taufiqurrohman.

Menurut informasi, ada sembilan orang yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut, satu di antaranya Bupati Nganjuk.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kabar penangkapan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada, sekarang lagi diperiksa di Polres Nganjuk satu jam lalu 14.00 WIB, pinjam ruangan,” ujar Frans.
Frans mengatakan bahwa Polres Nganjuk hanya meminjamkan ruangan kepada KPK.

Baca Juga :  Jokowi Jemput Langsung Kedatangan Obama di Istana Bogor

Pantauan wartawan, sejumlah pejabat Dinas di Kabupaten Nganjuk diperiksa Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Kantor Polisi Polres Nganjuk, Rabu (25/10).

Menurut Informasi yang dihimpun, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Nganjuk.

Dari pengamatan di lapangan ruangan Kepala Dinas LH Kabupaten Nganjuk disegel memakai garis KPK berwarna merah.

Terpisah, Kabag Humas Kabupaten Nganjuk, Agus Irianto membenarkan adanya sejumlah kepala dinas yang didatangi penyidik Tim KPK.

“Kepala dinas masih diverifikasi tim penyidik KPK di Polres Nganjuk,” kata Agus Irianto.

Taufiqurrahman merupakan Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018 yang pernah berurusan dengan KPK pada tahun 2016 lalu. Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan korupsi 5 proyek pembangunan di Kab. Nganjuk pada tahun 2009.

Baca Juga :  Sidang Korupsi Mantan Kades Rahayu, Saksi : Saya Hanya Dijadikan Jonggol

Lima proyek tersebut, pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung. Kemudian, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan yang terakhir, proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk.

Atas dugaan tersebut, Taufiq disangka melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Tak terima status tersangka, Taufiqurrahman kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Alhasil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Hakim PN Selatan mendasarkan pertimbangannya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang ditandatangani pada 29 Maret 2012 dalam menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Taufiq.

Dalam SKB disebutkan bahwa apabila ada dua instansi/lembaga yang menangani perkara yang sama maka dikembalikan ke lembaga/instansi yang melakukan penyelidikan awal.
Akhirnya, kasus yang melibatkan Taufiqurrahman itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

(Ams)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48