Perppu 2/ 2017 Sah Menjadi Undang-undang

- Team

Rabu, 25 Oktober 2017 - 07:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, Selasa, (24/10), sah menjadi Undang-Undang.

Perppu yang memberangus keberadaan Ormas yang tak sejalan dengan Pancasila tersebut dinyatakan sah setelah melalui rapat paripurna DPR yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) dengan mekanisme voting pada 445 anggota fraksi.

Baca Juga :  Tutup Peluang Korupsi, Jokowi Tidak Disukai PNS dan Pegawai Pemerintah Desa

“Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang,” kata pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (24/10).

Berdasar hasil voting Fraksi PDIP dengan 108, Golkar 70, PKB 32, PPP 23, NasDem 23, Hanura 15 anggota menyetujui Perppu Ormas untuk dijadikan UU. Sedangkan Fraksi Gerindra 62, PKS 24, dan PAN 35 anggota tidak menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Baca Juga :  Biker Tuban Deklarasi Pemilu Damai dan Anti Golput

Dari sepuluh fraksi di DPR tujuh fraksi, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PPP dan juga Demokrat setuju Perppu Ormas menjadi Undang Undang. Sedangkan tiga fraksi lain, PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu disahkan menjadi Undang Undang.

(Ams)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat