Sikapi Carut Marut Pengisian Perangkat Desa Aktivis Kampus Gelar Aksi

- Team

Rabu, 25 Oktober 2017 - 11:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sejumlah massa yang berasal dari kalangan organissi mahasiswa, Rabu (25/10) mendatangi gedung kantor DPRD Bojonegoro. Mereka menuntut agar test pengisian perangkat Desa yang akan diselenggarakan pa Kamis, (26/10) dibataalkan atau ditunda.

Baca Juga :  Tuban Catat Lonjakan Pasien Covid Tertinggi di Masa Pandemi, Hari Ini 18 Orang Terkonfirmasi Positif Corona

Tuntutan penundaaan test perangkat Desa harus dilakukan lantaran adanya dugaan konspirasi busuk antara oknum panitia dan peserta pendaftar perangkat Desa. Diduga peserta yang pencalonannya sebagai perangkat Desa endapat dukungan dari Kepala Desa melakukan upaya transaksi untuk bsa lulus dalam test perangkat Desa yang soalnya dibuat oleh Unes, Semarang.

Baca Juga :  Bojonegoro Raih 10 Top Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional 2018

Hingga berita dikirimkan belum ada perwaklan anggota DPRD Bojonegoro yang menerima pengujnuk rasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(Dan/pur)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru