Bojonegoro Masuk 3 Kabupaten Dengan Pelayanan Izin Terumit di Jatim

- Team

Senin, 25 November 2019 - 14:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Jawa timur di Jalan Ngagel timur, Surabaya

Kantor Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Jawa timur di Jalan Ngagel timur, Surabaya

SIDOARJO. Netpitu.com – Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari tiga Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota di Jawa timur dengan laporan tertinggi dalam pelayanan perizinan.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, saat Pekan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Minggu (24/11/2019).

Dikatakan Ninik, masih ada tiga kabupaten di Jawa Timur yang sangat tinggi mendapatkan laporan dari masyarakat, terutama terkait masalah perizinan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tiga kabupaten itu yakni Jember, Bojonegoro dan Madiun. Tiga kabupaten tersebut pelayanan perizinannya belum satu pintu,” kata Ninik Rahayu saat di Pekan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Minggu (24/11/2019).

Baca Juga :  Kades Yang Diberhentikan Ajukan Peninjauan Kembali Pada PJ Bupati

Ia mengemukakan, kalaupun ada, pelayanan perizinan yang dilakukan di tiga kabupaten tersebut masih rumit.

“Informasi ini sudah saya koordinasikan dengan ibu gubernur supaya melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang masih belum memberikan respons cepat terhadap pembangunan,” katanya, dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, pelayanan publik adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pelayanan diberikan di semua bidang, di mana urusan orang sakit sampai meninggal pun adalah bagian dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Baca Juga :  100 KPM Desa Kauman Terima BLT DD

“Pelayanan publik merupakan wajah kinerja pemerintah. Baik buruknya citra pemerintah ditentukan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menuturkan, jika pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat buruk, maka maladminsitrasinya tinggi dan pelayanannya buruk.

“Tapi, kalau pelayanannya bagus, maladministrasinya rendah, maka wajah kinerja pemerintah juga baik,” ucapnya.

Ia mengatakan, Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah serta memiliki kepentingan bersama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Yakin PPP Bisa Tambah 100 Persen Lebih Kursi DPR RI di Pemilu 2024

Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jawa timur saat ini tengah menangani laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut peneribitan izin pasar Desa Ngampel.

Izin pembangunan pasar desa tersehut mulai diajukan sejak 2014, namun hingga sekarang ini penerbitan izinnya masih terganjal oleh izin persetujuan bangun guna serah pasar desa dari bupati.

Setelah persoalan tersebut dilaporkan ke Ombudsman, kini dugaan maladministrasi pelayanan izin dengan penundaan berlarut tersebut tengah dalam penanganan Ombudsman Perwakilan Jatim.

(ro)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru