Gubernur Jatim Tekankan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan

- Team

Rabu, 26 Februari 2020 - 08:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. saat Raker Percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Surabaya. Selasa, (25/02/2020).

Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. saat Raker Percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Surabaya. Selasa, (25/02/2020).

TUBAN. Netpitu.com – Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menekankan agar Dana Desa digunakan pada kegiatan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan saat menutup Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020, Selasa (25/02/2020) di Jatim Expo Surabaya.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim menerangkan program Dana Desa dapat diwujudkan melalui kegiatan produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Juga pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat agar mampu menyejahterakan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Salah satunya melalui program Padat Karya Tunai Desa,” ungkapnya.

Dengan meningkatnya Dana Desa tahun 2020 di Jawa Timur yang mencapai 7,654 triliun, Gubernur Khofifah menargetkan seluruh desa harus terbebas dari kategori desa tertinggal. Karenanya, perlu langkah-langkah percepatan yang signifikan.

Baca Juga :  Wabup Tuban : Usulan Raperda Inisiatif DPRD Masih Perlu Penyempurnaan

Di samping itu, pemerintah Kabupaten/kota diharapkan terus memaksimalkan potensi daerah masing-masing untuk menunjang upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

“Kita harus bekerja keras, kerja cerdas, cepat, dan tepat serta ikhlas. Agar penurunan kemiskinan dapat lebih cepat lagi,” serunya.

Gubernur Khofifah menyatakan perlunya peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mempercepat laju pengentasan kemiskinan. Penguatan pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling ampuh untuk mendongkrak IPM.

“Kepala Desa dapatnya memotivasi warganya agar mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Orang nomor satu di Jawa Timur ini mengajak seluruh Kepala Daerah; pimpinan OPD; dan Kepala Desa untuk lebih intens blusukan (turun lapangan). Sehingga perkembangan berbagai program pembangunan dapat terpantau secara riil dan berkelanjutan. Selain itu juga mampu menjalin kedekatan dengan masyarakat agar bisa mendengar aspirasi mereka.

Baca Juga :  Siapa Sekda Baru Bojonegoro ?

Alumnus Universitas Airlangga ini berpesan agar seluruh warga Jawa Timur berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah, diantaranya Sensus Penduduk 2020 baik secara online maupun wawancara. Sensus Penduduk akan menghasilkan data terpadu yang menjadi dasar penetapan program pembangunan pemerintah.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut mengambil bagian dalam pembangunan di Jawa Timur.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, kepala desa dan seluruh elemen masyarakat yang ikut menyukseskan pembangunan Jawa Timur,” imbuhnya.

Baca Juga :  TPT Jembatan Nglampin Ambrol

Hadir pula pada kegiatan ini, Inspektur Jenderal Kemendagri RI; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; Forkopimda Provinsi Jawa Timur; Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya; dan pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini diikuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Kapolres; Kepala Kejaksaan Negeri; dan Sekretaris Daerah; Inspektur Inspektorat dari 34 Kabupaten/Kota.

Hadir pula pada kegiatan ini Kepala Kejari Tuban; Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban; Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban. Tidak ketinggalan, seluruh Camat dan Kepala Desa se-Jawa Timur ikut hadir mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:57

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi

Kamis, 13 Juni 2024 - 02:53

Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32