oleh

Pusingnya Pengurus PKBM Paket C Mencari Biaya Sewa Komputer Saat UNBK

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penegelola lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),kini dilanda kebingungan dan keresahan. Lantaran Ujian Nasional untuk siswa PKBM Paket B dan C, dilakukan dengan berbasis komputer.

Padahal dari sekitar 28 PKBM di Bojonegoro belum ada yang punya laboratorium komputer. Mau pinjam mereka diwajibkan bayar dan mereka tak punya cukup anggaran untuk bayar sewa komputer di lembaga sekolah lain.

Bantuan uang ujian dari pemerintah pusat Rp. 20.000,- unyuk per warga belajar paket B, dan Rp. 25.000,- per warga belajar paket C, dinilai terlalu kecil dan kurang dari kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Apalagi, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Hanafi, telah mengeluarkan larangan Lembaga PKN untuk memungut biaya tambahan untuk UN Pakrt B dan Pakrt C, yang diselenggarakan oleh PKBM.

Baca Juga :  Ini Pesan Camat Sukosewu Dalam Acara Perades Klepek

Alasannya, dalam ujian nanti PKBM bisa meminjam ruang lab. Komputer mikik SMP Negeri dan SMA/ SMK Negeri dengan tanpa dipungut biaya. Dan jika nantinya ada yang nekat melakukan pungutan maka Kadisdik tidak segan-segan untuk memidanakannya dengan melapor ke penegak hukum.

Sementara itu, Kepala PKBM Maju Jaya Kecamatan Trucuk mengatakan, untuk UNBK kesetaraan Paket akan menempati SMP Trucuk dan SMK N 1 Bojonegoro, dalam pelaksanaan UNBK sehingga biaya yang harus dikeluarkan juga banyak tetapi itu dibebankan kepada peserta yang mampu, kalau peserta tidak mampu gratis.

Didalam pelaksanaan UNBK Kesetaraan Paket, PKBM selaku penyelenggara UN biaya yang harus dikeluarkan cukup besar untuk satu ruang yang harus dibiayai 1 (satu) petugas proktor, 1 (satu) petugas teknisi dan 2 (dua) pengawas. Belum lagi biaya listrik dan perawatan komputer.

Baca Juga :  Sampaikan Tuntutan, Banteng Merah Putih Datangi DPRD Bojonegoro

Karena dana bantuan dari pemerintah pusat minim, ia berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisaxmemberikan solusi persoalan tidak adanya biaya untuk sewa komputer tersebut.

“Kan bisa diambilkan dari APBD, bagaimana caranya itu kan urusan Pemerintah. Jangan kami ditempatkan pada posisi sulit dan dijadikan korban,” ucap salah seorang pengurus PKBM.

Dikonfirmasi terpisah, Wahyu Hidayat Kasi Kesetaraan bidang PAUD dan Dikmas Kantor Disdik Bojonegoro sudah turun di 32 Lembaga PKBM selaku penyelenggara UN Kesetaraan Paket yang tahun 2018 ini, UN Kesetaraan Paket sudah menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Baca Juga :  8 DPC PDIP di Jatim Gelar Rakercab

Dengan tujuan untuk melihat kesiapan Pelaksanaan UNBK dan berkoordinasi dengan kepala sekolah formal (SMP/SMK/SMA) yang akan ditempati UNBK Kesetaraan Paket.

“Tujuan juga untuk negosiasi mengenai biaya, dikarenakan UNBK kebutuhan yang mendasarkan yaitu biaya proktor, biaya teknisi dan 2 pengawasan yang harus ada disetiap ruang UN”, terang Kasi Kesetaraan Disdik Bojonegoro.

Wahyu Hidayat, mencontohkan PKBM Nurul Ummah Kecamatan Sumberejo dengan peserta UN sebanyak 300 peserta akan menempati SMA Sumberejo dan SMK At Tanwir, yang sebelumnya pihak SMA Sumberejo meminta Rp 175 ribu per peserta bisa dinego menjadi Rp 100 ribu per peserta UN Paket.

(pur)