oleh

Bongkar Kasus Dugaan Korupsi BOP TPQ/TPA, Kejaksaan Bojonegoro Temukan Kerugian Uang Negara Rp. 1,4 M

-BERITA, HUKUM-2.400 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengusutan kasus dugaan korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Taman Pendidikan Al Qur’an ( TPQ/TPA,) dan Madrasah Diniyah untuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, yang ditangani Kejaksaan negeri Bojonegoro berlanjut ke tahap Penyidikan Umum ( Dikmum).

Kepala Kejaksaan negeri Bojonegoro, Sutikno, SH. MH, kepada netpitu.com, Kamis (24/3/2021) mengatakan, dalam penyelidikan kasus tersebut penyidik Kejaksaan telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berkisar Rp. 1,4 milyar.

Uang itu berasal dari hasil pungutan terhadap lembaga TPQ/TPA penerima BOP. Dimana setiap lembaga TPQ/TPA penerima BOP diwajibkan menyetorkan uang hasil pencairan BOP sebesar Rp. 1 juta ke FKTPQ, dengan dalih untuk pembuatan SPJ.

Modusnya, setelah lembaga TPQ/TPA menerima pencairan BOP melalui transfer rekening perbankan, pengurus lembaga TPQ/TPA penerima BOP langsung diminta menyerahkan seluruh uang BOP ( Rp. 10 juta ) ke pengurus FKTPQ Kabupaten Bojonegoro.

Baca Juga :  Proyek Drainase dan Trotoar Kota Rusak Pipa Air PDAM dan Jaringan Gas Alam

Selanjutnya oleh pengurus FKTPQ, dari bantuan sebesar Rp. 10 juta tersebut diserahkan kembali ke lembaga TPQ penerima BOP sebesar Rp. 4 juta. Namun uang Rp. 4 juta itu masih harus disetorkan lagi ke FKTPQ Rp. 1 juta.

Sedangkan Rp. 6 juta sisanya dipergunakan untuk pembelian peralatan kesehatan, seperti sabun, handsanityzer, bak pancuran, dan juga masker. Pembelian alat-alat kesehatan ini dikoordinir oleh FKTPQ.

“Seharusnya pembelian alat kesehatan ini dilakukan sendiri oleh lembaga penetima BOP. Tapi dalam pelaksanaannya pembelajaan alat-alat kesehatan ini dikoordinir oleh FKTPQ,” jelas Kajari Bojonegoro, Sutikno, SH. MH, yang didampingi Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, Adi Wibowo, SH.

Kasi Pidsus Kejaksaan negeri Bojonegoro, Adi Wibowo, SH.

Kemudian uang untuk pembelian alat kesehatan tersebut oleh pengurus FKTPQ diserahkan kepada pengurus FKTPQ tingkat provinsi ( Jawa timur ) untuk dibelanjakan alat-alat kesehatan guna penyeleggaraan protokol kesehatan di TPQ/TPA.

Baca Juga :  Pameran Lukisan Tunggal Sang Ketua SH Teratai " Wahyu Subakdiono "

Dari pengusutan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Bojonegoro, diketahui ada 2 ( Dua ) toko tempat mereka membeli peralatan Prokes Covid 19, yang kesemuanya berlokasi di Surabaya.

“Penyidik masih mendalami ada tidaknya uang untuk belaja barang itu mengalir kemana dan kepada siapa, di luar peruntukkan pembelian barang,” tandas Kajari.

Dikatakan Kajari, untuk mengungkap kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan BOP Covid 19 Kementerian Agama ini, pihaknya telah memeriksa 100 saksi lembaga penerima BOP yang berasal 28 Kecamatan di Bojonegoro. Bahkan penyidik Kejari Bojonegoro juga telah memeriksa PPK prigram kegiatan tersebut di Kementerian Agama Jakarta.

Saat ini, lanjut Kajari, penyidik Kejaksaan Bojonegoro masih nelakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk menetapkan siapa tersangka dalam kasus tersebut.

“Targetnya awal April minggu pertama kita sudah bisa mengusulkan penetapan tersangkanya,” ujar Kajari Bojonegoro. Sutikno, SH. MH., kepada netpitu.com.

Baca Juga :  Wartawan Usia Emas Berbagi Menulis di Unigoro.

Heboh mencuatnya kasus dugaan korupsi BOP TPQ/TPA, Madin dan Pondok pesantren, untuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Bojonegoro ini berawal dari kekecewaan pengurus TPQ/TPA penerima BOP. Lantaran belanja barang senilai Rp. 6 juta yang diserahkan kepada TPQ/ TPA dari FKTPQ tidak sesuai harapan.

“Jumlah barangnya sedikit dan tidak sepadan dengan nilai uang pembelian. Selain itu juga ada setoran (pungutan) uang BOP Rp. 1 juta oleh FKTPQ,” ujar salah seorang pengurus TPQ penetima BOP. Praktis penerima BOP TPQ/TPA hanya menerima Rp. 3 juta untuk penyelenggaran protokol kesehatan.

Menurut data yang disampaikan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan negeri Bojonegoro, jumlah penerima Bantuan Operasional Pendidikan TPQ/TPA untuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid 19 ada 1.430 lembaga yang diterimakan dalam 4 tahap.

(oro)