KPK Dirikan Komite Advokasi Regional Antikorupsi Daerah Jateng

- Team

Rabu, 26 Juli 2017 - 17:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG.  – Provinsi Jawa tengah terpilih sebagai provinsi paling awal pembentukan Komite Advokasi Regional Antikorupsi yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya delapan provinsi akan ditempati Komite Advokasi Regional Antikorupsi Daerah

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku gembira dan bersemangat menyambut program ini. Ia menyatakan akan mengawal sendiri pembentukan dan pelaksanaannya secara langsung.

Baca Juga :  Kebakaran di Tuban Dua Rumah Ludes Jadi Arang

“Sejak lama saya ingin KPK punya perwakilan di daerah, saya berharap komite advokasi ini sebagai rintisan ke arah sana. Saya ingin ini segera terwujud dan saya sendiri yang akan mengawasinya,” kata Ganjar dalam sambutan pembukaan acara di Hotel Novotel Semarang, Rabu (26/7).

Komite advokasi, menurut Ganjar, akan menjadi gerakan bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha memperkuat komitmen antikorupsi.

Misalnya dalam hal penyelenggaraan layanan perizinan yang mudah, murah, cepat. Maupun kerjasama proyek pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan terhindar dari korupsi.

Selama ini hambatan dunia usaha adalah perizinan yang lambat dan berbiaya besar karena sarat pungli.

Baca Juga :  Khofifah dan Abdullah Azwar Anas Satu Panggung di Majelis Alumni IPNU-IPPNU

Ganjar menginginkan komite advokasi ini bersama-sama membuat mekanisme kerja yang bersih dari pungli dan responsif.

Dengan komitmen bersama, ia yakin harapan akan perizinan yang cepat dan murah bisa terwujud. Contoh nyata adalah reformasi birokrasi Jateng yang berhasil menduduki peringkat terbaik dari 34 provinsi di Indonesia.

(As)

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro
Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Golkar Lounching Kios Baqoel Karya Berkah

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru