PBNU Segera Bentuk Komite Kemanusiaan Untuk Palestina

- Team

Rabu, 26 Juli 2017 - 11:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera membentuk Komite Kemanusiaan dan Kemerdekaan Palestina (K3P) guna membantu menangani krisis kemanusiaan di negara tersebut.

“Tugas K3P ini selain memperjuangkan keselamatan dan hak rakyat Palestina, juga menggalang solidaritas dunia untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (26/7).

Baca Juga :  Nurul Azizah Jabat Sekda Bojonegoro

Dia mengatakan komite itu merupakan tindak lanjut amanat Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015, Jawa Timur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Helmy menolak keras jika ada pihak yang menganggap bahwa yang terjadi di Palestina adalah konflik agama semata.

Baca Juga :  OTT Wali Kota Cilegon KPK Temukan Modus Baru Samarkan Suap

Oleh karena itu, dia mengatakan PBNU berharap negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan tetap dewan keamanan PBB seperti Prancis, Britania Raya, Amerika, dan Rusia untuk secepatnya memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina.

Menurut dia, tindakan protektif terhadap Palestina penting dilakukan untuk menepis isu keberpihakan PBB selama ini yang cenderung mengabaikan Palestina.

Baca Juga :  Satgas TMMD dan Polres Bojonegoro Sosialisasikan Bahaya Narkoba

“Kami memandang apa yang terjadi di Palestina adalah krisis kemanusiaan. Maka yang digalang komite ini bukan hanya sebatas ukhuwah Islamiyah tapi lebih dari itu adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan,” kata Helmy.

(As)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47