oleh

DPRD Bojonegoro Tanggapi Dingin Tuntutan Renegosiasi Bagi Hasil Kerjasama PI di Pengadilan

-EKONOMI, HUKUM-401 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, memberikan tanggapan dingin terhadap upaya rakyat Bojonegoro dalam memperjuangkan renegosiasi bagi hasil kerjasama Particypating of Interest ( PI ) antara Pemkab Bojonegoro dan PT. Surya Energy Raya ( SER ) di lapangan migas blok Cepu melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Menurut wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, yang dikonfirmasi netpitu.com, seusai persidangan, Selasa, (25/08/2020, di PN Bojonegoro, selama itu baik ( gugatan ) tidak ada masalah.

Hanya saja, lanjut Sukur, renegosiasiasi ini tidak bisa dipandang keinginan dari rakyat saja. Karena melihat beberapa lembaga yang ikut ambil di dalam konteks perjanjian ini.

Soal adil tidaknya bagi hasil kerjasama Pemkab Bojonegoro dan PT. SER untuk rakyat Bojonegoro, lebih lanjut politisi partai demokrat ini mengatakan, adil ataupun tidak itu tinggal dari sudut pandang mana. Tapi yang jelas, perjanjian ini kan sudah dibangun dalam sudah waktu cukup lama.

“Kalau tidak salah sudah 15 tahun lalu,” kata Sukur Priyanto.

Untuk itu kalau toh hari ini masyarakat Bojonegoro merasa dirugikan terhadap pembagian komposisi itu, biar nanti pengadilan yang memutuskan. Apakah itu memang layak dikaji ulang atau tidak, tambah Sukur.

Sukur Priyanto datang ke pengadilan negeri Bojonegoro bersama dengan dua wakil pimpinan DPRD lainnya, yakni Mitroatin dan Wawan Setyawan.

Ketiganya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum bagi hasil kerjasama penyertaan modal PI di lapangan migas blok Cepu.

Menanggapi gugatan PMH yang diajukan oleh Agus S. Rismanto, warga Bojonegoto ini, dikatakan Sukur, seluruh warga negara punya hak yang sama dalam konteks ( hukum ) di negara ini.

Dikarakan, mereka ( datang ) memenuhi undangan pengadilan karena ada warga Bojonegoro yang menggugat terhadap kesepakatan yang sudah dibangun antara pemerintah daerah dengan PT. SER.

“Karena kami ikut menjadi pihak yang tergugat, maka kami datang ke pengadilan negeri untuk mengikuti proses persidangan ini,” jelas Sukur Priyanto, kepada netpitu.com.

Diberitakan sebelumnya, persidangan yang berlangsung singkat itupun terpaksa harus ditunda kefua kalinya oleh majelis hakum PN Bojonegoro, karena tidak hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi pihak turut tergugat dalam persidangan.

Sementara itu, sebelum persidangan ditutup oleh majelis hakim, pihak penggugat mengajukan surat permohonan sita jaminan aset PT. Asri Dharma Sejahtera ( ADS ). Lantaran sebelumnya telah terjadi kesepakatan untuk pencairan saham C dan bagi hasil deviden atas kerjasama oleh para pihak dalam RUPS yang digelar awal Agustus lalu.

Agus Susanto Rismanto berharap majelis hakim PN Bojonegoro yang nengadili perkara gugatan PMH ini akan mengabulkan permohonan sita aset jaminan PT. ADS dalam putusan sela, persidangan mendatang.

“Kami mohon majelis hakim akan kabulkan permohonan sita jaminan tersebut,” harap Agus.

Sebab, jika permohonan sita jaminan ditolak maka Oktober mendartang saham C dan deviden akan dicairkan.

“Jika itu terjadi maka kami akan lakukan upaya hukum lain, termasuk pelaporan pidana korupsi,” ujar Agus Susanto Rismanto, kepada netpitu.com, di PN Bojonegoro.

(ro )