Kasus Garut Digoreng, Hati-hati Masyarakat Jangan Terkecoh

- Tim

Jumat, 26 Oktober 2018 - 21:46

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, Polres Bojonegoto, bersama MUI, FKUB, dan PCNU, PD Muhammadiyah, Banser, BEM perguruan Tinggi, Kominda, Dandim 0813, dan Kepala Bakesbangpol, menggelar cangkrukan Kamtibnas Polres Bojonegoro, Jumat (26/10), di kantor FKUB Bojonegoro.

Cangkrukan kali ini, Kapolres membahas Isu-isu yang berkembang di masyarakat khususnya terkait pembakaran bendera di Garut telah ditangani oleh pihak berwenang, jadi semua pihak harus dapat menyikapi dengan tenang terkait hal tersebut. Mahasiswa khususnya harus dapat memahami segala isu yang terjadi dan menyaring kebenaran informasi yang beredar di media.

Dikatakan Kapolres, dalam kronologinya, sudah terdapat pengumuman sebelum pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri, agar peserta tidak membawa atribut apapun selain bendera merah putih.

Namun, terdapat pihak yang memanfaatkan hari santri di Garut dengan membawa bendera HTI dan berusaha mengibarkannya. Kemudian pihak keamanan terkait yakni Banser berupaya untuk mengamankan bendera tersebut dengan tujuan agar pelaku tidak dimassa oleh ribuan orang.

Pembakaran bendera tersebut dilakukan dengan niatan spontan untuk menjaga ketentraman masyarakat.

Masyarakat, kata Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Arh Redinal Dewanto, perlu mencermati banyak hal terkait pembakaran bendera HTI. Dimana hal tersebut mungkin direkayasa oleh kelompok tertentu seperti LGBT dan korupsi yang tersebar melaui media online dan cetak.

Menurut Redinal, pembakaran bendera di Kab. Garut digunakan dan digoreng oleh pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Hal tersebut harus diantisipasi khususnya oleh masyarakat Muslim agar tidak terpecah dan terprovokasi di mana banyak pihak yang ingin Indonesia terpecah karena kekayaan alam dan SDM Indonesia yang besar.

Baca Juga :  Rintis Creaction, Kolaborasikan Sektor-sektor Ekraf

Media sosial merupakan salah satu hal yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memecah belah masyakarat Indonesia. Generasi muda harus memiliki mental yang siap, tidak mudah emosi dalam menyikapi hal pemecah belah guna menjaga kepentingan orang banyak.

Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Bojonegoro, Hanafi, mengatakan masyarakat dan aparat keamanan harus bersikap hati-hati terhadap kasus pembakaran bendera di Kab. Garut yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu khususnya dalam hal politik.

Baca Juga :  Bupati Bojonegoro di Papua Arep Laopo..?

“PCNU Bojonegoro siap mengawal setiap hal terkait kamtibnas di Bojonegoro,” tandas Hanafi.

Sikap yang sama untuk tetap menjaga keamanan dan ketentraman di Bojonegoto, juga disampaikan oleh ketua PD Muhammaditah, Suwito.

“Muhammadiyah Bojonegoro tidak akan menggerakkan masyarakat untuk melakukan demo terkait pembakaran bendera di Kab. Garut. Dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk tidak melakukan demo terkait hal tersebut,” ujar Suwito.

Mengantisipasi merembetnya pengaruh peristiwa pembajaran bendera HTI di Garut, menurut Kusbiyanto, Kepala Kesbangpol Bojonegoro, seluruh komponen dari pemerintah, aparat keamanan, organisasi pemuda hingga masyarakat harus bekerjasama untuk menciptakan situasi yang aman dan tentram di Bojonegoro.

(red)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh