oleh

Usut Kasus Pencemaran Nama Baik Wabup Bojonegoro, LSM Anglingdharmo Minta Polda Jatim Tegakkan Supremasi Hukum

-BERITA-33 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Angling dharmo, M. Nasir, mengapresiasi kerja cepat Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik Wakil Bupati, Budi Irawanto, oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Seperti diketahui, kasus yang melibatkan Anna Mu’awanah sebagai terlapor ini sebelumnya telah ditangani penyelidikannya oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Namun dalam perjalanannya, penanganan kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa timur.

Menangani kasus ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, telah memeriksa saksi ahli ITE, dan 3 admin WhatsApp group Jurnalis dan Informasi. Namun dari 3 saksi yang diundang untuk dimintai keterangan tersebut, hanya ada 2 saksi yang hadir. Yakni, Rahmat Bima dan Yusti Rubiyantika.

Baca Juga :  Pentingkan Pendapatan Pajak Bapenda Abaikan Ijin Pemasangan Reklame

Menurut Nasir, polisi harus segera menuntaskan pengusutan kasus tersebut lantaran terbukti sudah ada upaya intervensi dari pihak lain, seperti DPD PDIP Jatim, yang menginginkan agar Budi Irawanto mencabut laporan pencemaran nama baiknya di kepolisian.

“Supremasi hukum harus ditegakkan, polisi sekarang ini harus berani menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Tunjukkan pada rakyat bahwa polisi Indonesia itu polisi yang baik dan mampu mengemplentasikan kehendak hukum negara,” ujar M. Nasir, kepada netpitu.com, Selasa, 26/10/2021.

Baca Juga :  Grebeg Tumpeng Rombyong Warnai Peringatan HUT RI di Ngrowo

“Jangan sampai perkara kasus hukum dijadikan mainan oleh para penguasa di pemerintahan Bojonegoro,” tandas Nasir.

Dengan segera dituntaskannya kasus tersebut, lanjut Nasir, kepastian hukum akan terpenuhi. Inilah yang menjadi harapan kami sebagai rakyat Bojonegoro, tambah Nasir.

Diberitakan, Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, telah melaporkan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, ke Polres Bojonegoro pada 9 September 2021, atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro

Selain dilaporkan Budi Irawanto, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah juga dilaporkan persoalan yang sama, yakni dugaan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah oleh Carrine Kumalasari.

(ro)