oleh

Kebijakan SMAN 3 Meresahkan, Fraksi : Laporkan Polisi Atau Kejaksaan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Menanggapi banyaknya keluhan orang tua murid SMA Negeri 3 Bojonegoro, tentang keharusan melunasi semua pembayaran uang sekolah dan uang gedung, sebelum hari pelaksanaan test (Selasa, 27/11/2018), Penilaian Akhir Sekolah ( PAS ), Front Rakyat Antikorupsi (Fraksi), Bojonegoro, meminta aparat penegak hukum di Bojonegoro, melakukan langkah-langkah penegakan hukum atas kasus tersebut.

Meski sudah jelas diatur dalam Permendiknas nomer 75 tahun 2016, bahwa pihak sekolah dilarang meminta sumbangan, bantuan, dan pungutan kepada orang tua dan wali murid. Namun dalam praktiknya, management SMA Negeri 3 Bojonegoro, telah melakukan penagihan langsung kepada orang tua dan wali murid.

Seharusnya sesuai ketentuan Permendiknas 75/ 2016, permintaan dan penagihan sumbangan dan bantuan dilakukan oleh pihak Komite Sekolah. Selanjutnya setelah sumbangan, bantuan terkumpul pihak Komite sekolah menyerahkan hasilnya ke pihak sekolah.

Bukannya penagihan dan pengelolaan hasil sumbangan yang terkumpul dilakukan sendiri oleh pihak sekolah tanpa melibatkan komite.

Koordinator Front Rakyat Antikorupsi, Kuntjoro, mengatakan bahwa penagihan oleh pihak sekolah dengan ancaman jika tidak melunasi pembayaran uang sekolah dan uang gedung siswa tidak dapat mengikuti test PAS, merupakan tindakan kesewenang-wenangan pihak sekolah.

Karena kepala sekolah dengan kekuasaan yang melekat dalam jabatannya diduga telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun korporasi.

“Sekolah dan komite termasuk korporasi,” kata Kuntjoro, kepada netpitu.com, Senin, (26/11).

Fraksi juga mendorong pihak aparat penegak hukum untuk melakukan Pulbaket da penyelidikan lebih dalam soal kepengurusan anggota Komite SMA Negeri 3 Bojonegoro ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 75/2016.

Sebab jika tidak sesuai, bisa jadi semua produk permintaan sumbangan dan bantuan yang telah dimintakan kepada orang tua dan wali murid itu ilegal atau tidak sah. Karena tidak didasari pada kepengurusan yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan.

Kepada Bupati Bojonegoro, Fraksi, berharap untuk segera merealisasikan bantuan pendidikan kepada siswa tingkat SMA, yang diberikan dalam DAK Pendidikan yang penyalurannya melalui Pemetintah Desa.

Setidaknya dengan bantuan DAK tersebut, warga Bojonegoro yang sekolah di tingkat SMA tidak droup out, hanya karena gara-gara tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu.

Selain itu juga mengusulkan kepada Gubernur Jatim, agar mengevaluasi kembali kinerja kepala sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri yang tidak berpihak dan mendukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun.

(ro)