oleh

Lagi-lagi Bupati Langgar Aturan Sendiri

Wah, di tengah kekawatiran pemerintah terhadap meningkatnya pasien Covid 19 pasca lebaran Idhul fitri ini, bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, Rabu, (26/05/2021), malah menghadiri kegiatan halal bi halal, salah satu perguruan pencak silat yang digelar di hall room Resto Adelia, Bojonegoro.

Entah disengaja atau tidak, dan memang bupati Bojonegoro itu lupa akan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ, yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia, tentang Pembatasan kegiatan buka puasa pada bulan Ramadhan dan pelarangan open house/ halal bihalal pada hari rata Idhul fitri 1442 H.

Disebutkan pada poin 1 huruf (b). Diminta kepada saudara gubernur/bupayi/ walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut : (b). Mengintruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah dilarang melakukan open house/ halal bi halal dalam rangka hari raya Idhul fitri 1442 H/ tahun 2021.

Selain itu, dengan hadirnya bupati datang di gelaean halal bi halal tersebut, bupati Bojonegoro diduga juga melanggar surat edaran nomor : 400/ 68/ 412.012/2021, tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan sendiri oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Pada poin 5 surat edaran tersebut disebutkan silaturahmi dalam rangka Idhul fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan open hause/ halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

Jika pelanggaran seperti ini dilakukan bupati terus menerus, lantas bagaimana masyarakat Bojonegoro bisa menghormati dan mematuhi aturan pembatasan kegiatan di masyarakat pada masa pandemi virus corona masih menjadi ancaman.

Baca Juga :  Ini Pesan Camat Sukosewu Dalam Acara Perades Klepek

Dan jika pimpinan daerah yang mengeluarkan peraturan kerap mengabaikan aturan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid itu sendiri, sampai kapan ancaman virus mematikan ini akan berakhir.

Menyikapi hal ini tentunya pihak Kepolisian dan Satuan Gugus Covid 19 Bojonegoro tidak boleh tinggal diam. Segeralah memberi peringatan dengan menegur bupati jika melakukan pelanggaran. Kalau perlu, bisa juga diproses hukum pelanggaran prokes agar menimbulkan efek era pada bupati.

Duh, bu jangan menambah klaster-klaster baru pandemi Covid 19. Dan belajarlah lebih patuh pada aturan pembatasan kegiatan di masyarakat umum di masa pandemi Covid 19 ini.

Baca Juga :  7 Perguruan Tinggi Terlibat Pengisian Parades Jurdil, Di Kecamatan Kanor

Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *