oleh

Pencabutan BKD Preseden Buruk Bagi Pemerintah Bojonegoro

BOJONEGORO. Netpitu.com – Meski menyambut baik dan setuju dengan keputusan bupati nomor : 188/185/KEP/412.013/2021 yang mencabut keputusan bupati nomor :188/90/KEP/412.013/2021, tentang penerimaan bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021, Lasuri, anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional ini menyatan bahwa hal tersebut merupakan preseden buruk bagi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Alasannya, APBD Bojonegoro 2021 merupakan produk hukum daerah yang dibuat DPRD Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang masih berlaku dan harus dilaksanakan oleh bupati. Dengan keputusan pencabutan SK BKD tersebut bisa dimaknai bupati tidak melaksanakan isi Perda APBD 2021.

Pencabutan keputusan bupati yang memberikan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dianggap tidak tepat waktu. Karena keputusan itu dilakukan lebih cepat dan belum ada pembahasan dengan Banggar DPRD.

Seharusnya bupati mengeluarkan putusan tersebut pada saat Perda Perubahan APBD 2021 disahkan atau setelah disahkan.

Menurut Lasuri, belum ada pelanggaran dalam keputusan pencabutan atau pembatalan pemberian BKD tersebut, tetapi merupakan preseden buruk karena Perda APBD 2021 belum ada perubahan. Lasuri juga menyatakan kekagetannya saat mendengar adanya keputusan tentang pencabutan keputusan tentang BKD yang dibuat sebelumnya.

Karena selama ini tim anggaran Pemkab belum pernah mengajak Banggar DPRD membicarakan masalah rencana pencabutan atau pembatalan BKD.

“Seharusnya, Perbup pencabutan BKD bisa diterbitkan setelah Perda Perubahan APBD disahkan,” ujar Lasuri, yang dihubungi netpitu.com melalui ponselnya, Rabu, 26/05/2021).

Dengan dikeluarkan keputusan bupati yang mencabut keputusan pemberian BKD kepada pemerintah Desa, dengan total nilai anggaran Rp. 452 milyar, dipastikan desa yang sebelumnya telah diumumkan mendapat BKD tahun ini bakal gagal mendapatkan kucuran dana segar dari Pemkab.

(ro)

Baca Juga :  A. Umar : Tuntutan Tidak Rasional, Sukur : Saya Tidak Ambisius

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *