oleh

Sudahkah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Oleh PJ Bupati Memenuhi Ketentuan

Netpitu.com – Enam Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro diberhentikan dengan tidak hormat oleh PJ Bupati Bojonegoro.

Ke enam Kades tersebut adalah Kepala Kedungrejo Mustakim, Kepala Desa Sukorejo, Didik Dwi Agung, Kepala Desa Sumberejo Santosa (Kecamatan Malo), Kades kuniran Mashudi (Kecamatan Purwosari), Kades Wotan ngare ,Ali Mukti (Kecamatan Kalitidu ), Kades Jatimulyo,Teguh Widodo (Kecamatan Tambakrejo).

Pertanyaan yang bergelayut di kepala saya saat ini adalah ” Apakah pemberhentian tidak dengan hormat terhadap enam Kepala Desa itu sah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini”

Untuk menjawab rasa penasaran saya. Lalu saya mencoba untuk mencari-cari dasar hukum pemberhentikan Kepala Desa.

Inilah dasar-dasar pemberhentian kepala Desa sebagaimana ketentuan regulasi yang ada.

Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.  Peraturan ini menjelaskan tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. Meninggal dunia,
b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. Berakhir masa jabatannya;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9
(1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :
a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan
atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 10
(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Dikaji dari peraturan ini, bupati/walikota tidak bisa sembarangan dalam melakukan pencopotan Kepala Desa. Karena pemberhentian Kepala Desa tidak bisa dilakukan serta merta oleh PJ Bupati, lantaran adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008.

Sebagaimana diatur pada 132 A ayat (1) berbunyi:
(1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang :

a. Melakukan mutasi pegawai;
b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat
sebelumnya;
c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Jika dilihat dari substansi permasalahan yang ada, alasan Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak melantik perangkat Desa yang lulus dalam tes pengadaan perangkat Desa tersebut tidak masuk akal.

Karena ketentuan yang mengakibatkan Kades diberhentikan sepertinya PJ Bupati hanya menggunakan ketentuan huruf (f) Pasal 8 Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan “Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa” terkait pelantikan perangkat Desa yang lukus tes pengadaan perangkat Desa.

Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut menurut hemat penulis sangat tidak tepat, bahkan PJ Bupati Bojonegoro bisa dikatakan abuse of power ( melampaui kewenangan ).

Lantaran dalam Pasal 9 Permendagri No 82 Tahun 2015 yang mengatur pemberhentian sementara kepala Desa, juga memuat ketentuan yang sama seperti disebut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (f).

Dalam Permendagri No 82 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) huruf (a) menyebutkan “Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa”.

Dengan demikian terdapat bunyi ketentuan yang sama dalam satu peraturan yang sama pula.

Sesuai kaidah hukum yang berlaku di Indenesia, apabila satu pelanggaran diatur oleh dua sanksi ketentuan berbeda maka penuntut umum harus menggunakan pasal tuntutan yang hukumannya lebih ringan.

Dari pemahaman diatas maka seharusnya pihak PJ Bupati Bojonegoro tidak menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Kades-kades yang tidak melantik tersebut.

Namun keputusan yang harusnya dijatuhkan kepada Kades yang tidak melantik perangkat yang lulus tes perangkat Desa tersebut adalah pemberhentian sementara.

Terlebih lagi, sesuai fakta yang ada kades- kades tersebut masih aktif bekerja sebagai kepala Desa dan masih melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa. Sehingga dasar hukum yang digunakan oleh PJ Bupati melakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap kepala Desa tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sementara itu dalam ketentuan lain sebagaimana diatur pada Pasal 132 A ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, PJ Bupati/ Walikota dilarang melakukan mutasi dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Dan pada Pasal 132 A ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pertanyaan saya kemudian mengerucut.
“Apakah dalam membuat Surat Keputusan terhadap enam Kepala Desa itu sudah mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri, dan sudah menerima surat permintaan pemberhentian dari Badan Perwakilan Desa ( BPD ) ?”.

Hal ini mengingat pada Pasal 10 ayat (1) Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bukannya oleh PJ Bupati/ Walikota.

Artikel Opini ini ditulis oleh :
Edy Kuntjoro
Pimpinan Redaksi netpitu.com
Ketua DPD LPM Kab. Bojonegoro.