BOJONEGORO. Netpitu.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah kerja Bojonegoro – Lamongan merilis realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Juni 2023 ini yang telah mencapai sebesar Rp. 1,67 triliun atau sekitar 47,89 persen dari target yang ditetapkan dalam nota dinas berdasarkan target Perpres 130/2022, yaitu sebesar Rp3,49 triliun.
Dikitakan Plt. Kepala KPPN Bojonegoro – Lamongan, Amanah, capaian ini tumbuh 28,53 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.
Kontribusi dari Cukai yang tumbuh signifikan sampai dengan Juni 2023 mendorong pertumbuhan pendapatan negara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara rinci, lanjut Amanah, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1,54 triliun atau 46,42 persen dari target yang ditetapkan dalam nota dinas berdasarkan Perpres 130/2022.
Realisasi tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp. 310,02 miliar serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp1.233,29 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 Juni 2023 tumbuh sebesar 28,91 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 2022.
Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan Cukai yang tumbuh signifikan sebesar 36,91 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, serta pertumbuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang meningkat sebesar 96,05 persen.
Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 125,83 miliar atau mencapai 78,46 persen dari target yang ditetapkan berdasarkan Perpres 130/2022.
Realisasi tersebut berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp109,05 miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp. 16,78 miliar. Realisasi PNBP ini meningkat sebesar 24,08 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.
Peningkatan realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Juni 2023 dipengaruhi oleh peningkatan realisasi PNBP lainnya yang meningkat sebesar 35,89 persen
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp. 3,63 triliun atau 46,70 persen dari target Perpres 130/2022. Capaian ini meningkat sebesar 14,47 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanjapemerintah pusat sebesar Rp. 438,61 miliar serta realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 3,19 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 Juni 2023 meningkat sebesar 34,71 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini disumbang oleh kenaikan belanja pegawai yang tumbuh positif sebesar 12,44 persen dan peningkatan belanja barang sebesar 90 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.
Sedangkan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal meningkat sebesar 12,15 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sampai dengan Juni 2023 terutama dipengaruhi oleh peningkatanrealisasi belanja Dana Bagi Hasil.
Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp1,67 triliun serta realisasi belanja negara sebesar Rp. 3,63 triliun, maka defisit anggaran regional sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai sebesar Rp. 1,96 triliun.
Defisit anggaran regional tersebut meningkat sebesar 4,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.
<span;>Adapun realisasi penerimaan negara pada bulan Juni 2023 mencapai Rp. 359,13 miliar atau 118,43 persen dari proyeksi penerimaan negara, yaitu sebesar Rp. 303,24 miliar.
Lebih lanjut dipaparkan oleh Plt. Kepala KPPN Bojonegoro, Amanah, proyeksi penerimaan pada Juni 2023 understated sebesar Rp. 55,89 miliar. Realisasi penerimaan pajak lebih rendah Rp. 7,27 miliar, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih tinggi Rp. 68,51 miliar, serta realisasi PNBP lebih rendah Rp. 5,35 miliar dari proyeksi penerimaan bulan Juni 2023.
Selanjutnya, realisasi pengeluaran negara pada Juni 2023 sebesar Rp. 594,49 miliar atau 101,42 persen dari proyeksi pengeluaran negara, yaitu sebesar Rp. 586,18 miliar. Proyeksi pengeluaran negara pada Juni 2023 understated sebesar Rp8,31 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja Kementerian Negara/ Lembaga lebih tinggi Rp. 8,31 miliar dari proyeksi belanja Kementerian Negara/Lembaga Juni 2023.
Sedangkan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal telah sesuai dengan proyeksi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal Juni 2023, yaitu sebesar Rp. 489,93 milyar.
Untuk belanja negara pada Triwulan III 2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan belanja negara pada Triwulan II 2023. Sepanjang tahun 2023, proyeksi belanja negara tertinggi pada Triwulan III 2023 yang didominasi oleh belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 2,18 triliun. Sedangkan belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Triwulan III 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 211,48 miliar.
Khusus kabupaten Bojonegoro, dikatakan oleh Amanah, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal di wilayah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp. 2,01 triliun atau 43,74 persen dari target Perpres 130/2022. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 15,14 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
Peningkatan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal hingga Juni 2023 utamanya berasal dari peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil. Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil hingga Juni 2023 mencapai Rp. 1,30 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan hingga Rp. 436,90 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 atau meningkat sebesar 50,51 persen.
Sementara itu, Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal di wilayah Kabupaten Lamongan sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp. 1,19 triliun atau 51,07 persen dari target Perpres 130/2022. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 7,44 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
Peningkatan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal hingga Juni 2023 utamanya berasal dari peningkatan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil.
Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil hingga Juni 2023 mencapai Rp. 123,20 miliar. Menurut Amanah, capaian ini mengalami peningkatan hingga Rp. 78,10 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 atau meningkat sebesar 172,96 persen.
( ro )
