Rekomendasi Gubernur Jatim Kandaskan Raperda Pajak Online Daerah

- Tim

Sabtu, 27 Oktober 2018 - 09:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Jumat (26/10), tentang pendapat akhir Fraksi-Fraksi terkait Raperda Pajak Online Daerah menyebutkan bahwa pembahasan Perda Pajak Online tidak dapat dilanjutkan.

Hal ini menurut Donny Setyawan, juru bicara Pansus Raperda Pajak Online, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Juli 2018 Nomor 188/10/5770.13.4/2018 perihal fasilitas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro tentang sistem online pajak daerah ini tidak dapat diproses lebih lanjut menjadi Perda.

Sistem online pajak daerah, lanjut Donny, cukup diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup), dengan alasan bahwa materi muatan yang diatur adalah mekanisme atau tata cara pembayaran pajak daerah yang merupakan tugas dan fungsi serta bentuk pelayanan dari pemerintah daerah dan organ yang diatur tidak bersifat membebani masyarakat.

Sedangkan untuk terkait Raperda Kepemudaan, dalam pendapat akhir fraksi fraksi DPRD yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Bojonegoro, menerima dan mufakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro.

Baca Juga :  Temu Kangen Wartawan Bojonegoro Tempo Dulu

Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, yang hadir dalam rapat paripurna dua Raperda tersebut mengatakan, syarat untuk terbentuknya Peraturan Daerah adalah diperlukan beberapa substansi yang perlu diatur secara teknis dalam Peraturan Bupati. Selain itu ada beberapa hal yang disepakati dalam rapat panitia khusus.

Terkait Raperda Kepemudaan Budi Irawanto menambahkan, agar pelaksanaan Perda efektif maka perlu forum atau wadah yang menjadi pengawas atau kontrol terhadap pelaksanaan Perda tersebut.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda maka perlu ditentukan unsur yang dapat menjadi anggota forum. Seperti unsur organisasi kepemudaan, unsur Pemerintah Daerah, unsur Perguruan Tinggi dan unsur pelaku usaha.

Baca Juga :  Satgas TMMD Gelar Sadarkum

Menanggapi tidak dapat ditindaklanjutinya pembahasan Perda tentang sistem online pajak daerah berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Bojonegoro, menyatakan akan mentaati rekonendasi Gubetnur Jatim.

“Kami (Pemkab Bojonegoro, red) bersama DPRD akan menindaklanjuti rekonendasi Gubernur Jatim tersebut,” tandas Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. Budi Irawanto, M. Pd, kepada netpitu.com, Jumat (26/10), di gedung DPRD Bojonegoro.

(dan)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan