Tiga Bupati Bojonegoro, Direktur PT. SER dan Direktur PT. ADS Dilaporkan ke KPK

- Team

Jumat, 27 November 2020 - 13:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga bupati Bojonegoro. Dari kiri Santoso, Suyoto, dan Anna Muawanah.

Tiga bupati Bojonegoro. Dari kiri Santoso, Suyoto, dan Anna Muawanah.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Tiga Bupati Bojonegoro, Jumat, (27/11/2020), pagi tadi, dilaporkan ke Komisi Pemberansatan Korupsi ( KPK ), terkait persoalan kerjasama pengelolaan penyertaan modal Participating Interest ( PI ) blok Cepu dengan PT. Surya Energy Raya ( PT. SER ).

Ketiga Bupati Bojonegoro yang dilapirkan ke KPK itu adalah Bupati Santoso ( Periode 2003 -2008), Bupati Suyoto ( Periode 2008 – 2013 – 2018 ), dan Bupati Anna Muawanah ( Periode 2018 – 2023 ).

Sementara itu, untuk terlapor Bupati Santoso, tidak dapat ditindaklanjuti pemeriksaan kasusnya karena bupati Santoso sudah meninggal dunia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya tiga bupati Bojonegoro yang dilaporkan ke KPK, Direktur PT. Asri Dharma Raya (ADS), periode 2005 – 2009 dan direktur PT. ADS periode 2020, juga menjadi bidikan sasaran pelapor.

Selain itu, pelapor juga mencatatkan direktur utama PT. Surya Energy Raya ( PT. SER ), sebagai terlapor. Saat pertama kali perjanjian kerjasama PT. SER dengan Pemkab Bojonegoro, Direktur Utama PT. SER, dijabat Lestari Murdiyat, yang sekarang menjadi pengurus DPP Partai Nasdem dan sekarang ini juga tengah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawararan Rakyat ( MPR ) RI.

Baca Juga :  ASN Dan Pengusaha Berpenghasilan Rp 50 Juta Up Dilarang Gunakan Elpiji Melon

Menurut pelapor, masing-masing direktur PT. ADS pada masanya telah melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat pada timbulnya potensi kerugian negara. Dan ujungnya, pada 8 Oktober 2020, diduga pembayaran deviden hasil keuntungan telah dibayarkan kepada PT. SER.

Padahal diketahui, persoalan besaran komposisi prosentase saham dalam kerjasama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Terbukti dengan adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2013.

Dokumen tanda terima laporan berkas laporan kerjasama PI Pemkab Bojonegoro dan PT. SER, yang telah diterima KPK, Jumat, (27/11/2020).

Dalam rekomendasinya, BPK meminta Pemkab Bojonegoro untuk melakukan penyesuaian prosentase besaran saham BUMD PT. ADS dalam kerjasama penyertaan modal PI dengan PT. SER, sedikitnya menjadi 51 persen. Namun rekinendasi BPK tersebut sampai dengan sekarang ini diabaikan dan masih belum juga dilaksanakan.

Selanjutnya pada 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakykan kajian terhadap kerjasama penyertaan modal PI blok Cepu, antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER.

Baca Juga :  9 PAC PPP Bojonegoro Desak Mbah Naryo Lapor dan Gugat 11 PAC Yang Ingkari Pernyataan

Hasilnya, KPK memberikan koreksi dan merekomendasikan agar dilakukan penyesuaian prosentase besaran saham PT. ADS, selaku BUMD pengelola PI menjadi minimal 51 persen. Namun, lagi-lagi rekomendasi KPK itupun juga diabaikan Pemkab Bojonegoro.

Dalam koreksinya, KPK menyebutkan adanya potensi kerugian keuangan negara atau daerah. Apabila komposisi besaran prosentase saham tidak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. Karena besaran prosentase saham tersebut akan mempengaruhi jumlah pembagian deviden yang dibayarkan oleh Pemkab Bojonegoro ( melalui PT. ADS ).

Meski sebelumnya, Bupati Bojonegoro menolak pencairan deviden dan modal saham seri C. Toh akhirnya, setelah terjadinya RUPS Agustus 2020, mereka sepakat mencairkan saham seri C dan membagi deviden hasil keuntungan kerjasama pengelolaan penyertaan modal PI blok Cepu.

Dari pembagian deviden ini PT. SER menerima bagian keuntungan sebesar 75 persen, dan menerima pembayaran sebanyak USD 25.046.750,32 atau setara dengan Rp 325.607.754.160 (kurs rupiah sebesar Rp 13.000 per 1 dolar US ).

Sedangkan PT. ADS selaku BUMD pengelola PI Bojonegoro hanya menerima 8.348.916,77 USD atau setara dengan Rp 108.535.918.010 ( kurs rupiah Rp. 13.000 per 1 dolar US ).

Baca Juga :  Dishub Kaji Pembangunan Terminal Type C, Kecamatan Rengel

“Kami menduga deviden tersebut telah dibagi dan dibayarkan. Sehingga unsur kerugian keuangan daerah telah terpenuhi,p. Karenanya kami melapor ke KPK yang ternyata selama ini terus memantau perkembangan kerjasama PI ini, ” terang Agus Susanto Rismanto, kepada netpitu.com.

Anwar Sholeh dan Agus Susanto Rismanto, selaku pelapor mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dan menyeret para pihak terlibat di seputaran kerjasama PI blok Cepu yang berujung pada kerugian keuangan daerah Bojonegoro itu ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Diketahui, sejak awal penetapan PT. SER, ( kelompok bisnis Media Group ), menuai protes rakyat Bojonegoro dan sarat masalah. Selain penetapan mitra kerjasama hanya melalui penunjukkan juga PT. SER yang mendominasi penguasaan saham hingga 75 persen. Sedang PT. ADS selaku perusaahan daerah pengelola PI, hanya mengantongi 25 persen saham kerjasama.

(ro/ams)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48