oleh

Trio Kang Yoto – Wabup Budi Irawanto – Pak Mul, Goncang Bojonegoro di Dialog Kebangsaan

-BERITA-72 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Trio narasumber dialog kebangsaan, Bupati Bojonegoro periode 2008 – 2018, Kang Yoto, Sekda Bojonegoro periode 2010 – 2018, Soehadi Moelyono, dan Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, menggoncang bumi Angling Dharmo dalam.dialog kebangsaan yang digelar di Cafe Kanoman, Sabtu, 26/11/2021.

Dialog yang dikemas sederhana dan santai itu pun akhirnya jadi ajang kritik pada pemerintah kabupaten Bojonegoro yang dipimpin Bupati Anna Mu’awanah yang dianggap masih belum memberikan pelayanan pada warga Bojonegoro secara adil. Mulai kebijakan penganggaran lauk pauk bupati dan wakil bupati hingga Bantuan Keuangan Desa yang perencanaannya dianggap tidak matang.

Menjawab penilaian tersebut, Wabup Budi Irawanto, di hadapan audien secara blak-blakan mengungkap management Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membuat kegiatan yang berbasis anggaran pemerintah.

Dicontohkan Wabup, pada kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang nilainya sekitar setengah trilyun misalnya, tidak diawali dengan perencanaan yang matang dan tidak berdasar prioritas kebutuhan desa.

Baca Juga :  10 Juta Bendera Tak Masuk Akal, Wabup Kritisi Penulisan Berita Dinas Kominfo Yang Asal Tulis

Besaran bantuan keuangan desa ditetapkan berdasar proposal yang diajukan, tidak berdasar verifikasi petugas. Anggarannya diberikan berdasar proposal yang diajukan desa ke bupati.

“Ini kan tidak benar. Apalagi dana BKD yang nilainya milyaran rupiah itu dicairkan pada akhir tahun. Pertanyaannya, apakah mampu desa menyelesaikan pekerjaan proyeknya,” ujar Wabup Bojonegoro.

“Saya sangat setuju Dengan pembangunan Desa, tapi penganggaran dan realisasi proyeknya harus sesuai prosedur agar tidak terjadi persoalan hukum di belakang hari. Terus terang saja bahwa jalan rigid beton pada poros desa ini adalah program PDIP. Waktu itu ( saat Budi Irawanto masih menjadi ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro ) saya tidak setuju jika jalan poros desa itu dipaving. Jalan poros desa ya harus di cor ( rigid beton ),” tambah Wabup Budi Irawanto.

Baca Juga :  Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Golkar Lounching Kios Baqoel Karya Berkah

Lebih lanjut dikatakan Wabup, dengan kekuatan APBD Rp. 6 Trilyun, seharusnya arah kebijakan pemberian BKD diprioritaskan untuk membangun kantor balai desa. Karena kondisi balai desa yang ada sekarang ini sangat memprihatinkan. Padahal balai desa itu merupakan simbol pemerintahan di tingkat desa.

Menyikapi BKD yang dianggap Wabup Bojonegoro tata cara penetapannya amburadul, mantan Sekda Bojonegoro, Soehadi Moelyono, mengatakan bahwa pemberian bantuan khusus keuangan desa harusnya diberikan secara terukur dan sesuai skala prioritas kebutuhan desa. Jangan sampai bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa itu bermasalah.

“Jika diberikan sekarang, waktunya tidak tepat. Saya sarankan kepada pemerintah desa, setelah BKD diterima, langsung di Silpa- kan saja dan pelaksanaan pembangunan proyeknya dikerjakan pada tahun 2022. Itu lebih aman,” jelas pria yang akrab dipanggil Pak Mul.

Sementara itu, kang Yoto, yang menjadi pembicara pamungkas, dengan lugas menyampaikan pandangannya tentang kebangsaan di Bojonegoro.

Baca Juga :  Dua Perupa Gelar Pameran Sketsa

Menurut kang Yoto, rakyat Bojonegoro itu tidak memiliki kepercayaan diri. Ciri-ciri orang tidak percaya diri itu gak berani ngomong, terus terang, lebih baik sembunyi-sembunyi, ngrasani. Ciri orang tidak percaya diri itu tidak berani kalau tidak ada temannya. menerima kritik, kalau ada yang ngomong baru ” betul, betul “. Karena tidak biasa berargumen, makanya kalau sudah dicocok

Orang yang tidak percaya diri itu tidak berani menerima kritik. Karena setiap kritik dilihat sebagai personal, itu ke saya bukan ke posisi saya. Kalau orang percaya diri silahkan kritik. Karena itu feed back. Kalau saya perlu kritik itu, karena saya bisa mirroring, bercermin. Karena semangat kita adalah gotong royong. Karenanya kang Yoto mendorong rakyat Bojonegoro untuk berani bicara untuk melakukan kritik kepada penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

(ro)