Wartawan Tuban Minta Remisi Pembunuh Jurnalis Dicabut

- Team

Senin, 28 Januari 2019 - 20:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi wartawan Tuban tang meminta presiden mencabut kembali remisi yang dibetikan kepada Susrama, pembunuh wartwan di Bali. Senin, (28/1/2019).

Aksi wartawan Tuban tang meminta presiden mencabut kembali remisi yang dibetikan kepada Susrama, pembunuh wartwan di Bali. Senin, (28/1/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Gelombang desakan untuk mencabut remisi kepada aktor intelektual pembunuh wartawan terus mengalir. Kali ini, dua puluh lebih jurnalis yang mengatasnamakan Forum Wartawan Tuban (FWT) menggelar aksi solidaritas, di bundaran patung Tuban, Senin, (28/1/2019).

Meraka menuntut agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut remisi untuk Nyoman Susrama, pembunuh terhadap jurnalis Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa Karena remisi yang diberikan itu dinilai telah menciderai kebebasan pers.

“Kami meminta agar remisi untuk aktor intelektual pembunuh jurnalis (Susrama) dicabut,” teriak Edy Purnomo salah satu orator dalam aksi solidaritas itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam aksinya, para jurnalis melakukan long march dari balai wartawan jalan Pramuka menuju bundaran patung sambil membawa beberapa poster. Diantaranya bertuliskan stop kekerasan jurnalis, pak presiden cabut remisi pembunuh jurnalis, lindungi jurnalis, stop kekerasan jurnalis, dan beberapa tulisan lainnya.

Baca Juga :  Kasus Pengisian Perangkat Hari Ini Polres Gelar Rekontruksi di Prayungan

Selain itu, di bundaran patung Tuban para jurnalis juga melakukan tanda tangan diatas spanduk sebagai bentuk dukungan agar Presiden segera mencabut remisi yang diberikan kepada dalang pembunuh wartawan Bali itu.

Khusni Mubarok, Kooordinator Aksi mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 29 Tahun 2018, yang memberikan remisi berupa perubahan dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuhan terhadap wartawan Jawa Pos Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, telah mecederai sendi-sendi pers sebagai pilar demokrasi.

Baca Juga :  Agus SR Beber Pelanggaran DPRD Dalam Keputusan Kerjasama Pemkab Bojonegoro dan PT. SER

“Pers tidak hanya sekadar mengabarkan berita maupun informasi. Tapi juga sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia. Pers memiliki tanggung jawab dalam menegakkan konstitusi,” ungkap Khusni Mubarok.

Atas kebijakan pemberian remisi, ia mengungkapkan FWT mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi yang telah diberikan kepada pembunuh jurnalis. Karena tidak selayaknya otak dari pembunuh insan pers mendapatkan ampunan.

“Kebijakan Presiden Joko Widodo juga tidak sejalan dengan semangat keadilan yang telah ditunjukan lembaga peradilan, yang sebelumnya sudah menolak upaya banding pelaku,” tegas Barok panggilan akrab korlap aksi.

Lebih lanjut, FWT menegaskan, kasus pembunuhan terhadap AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dan vonis seumur hidup bagi Susrama harus menjadi pelajar berharga bagi pemerintah. Bukan malah menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, dengan memberikan remisi terhadap otak pembunuh pilar demokrasi.

Baca Juga :  Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis

“Kita juga mendorong kepada penegak hukum agar pelaku kekerasan terhadap jurnalis ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jika kekerasan dibiarkan, dikhawatirkan akan bisa memicu terjadi kekerasan berikutnya,” tegas Barok

Sebatas diketahui, Susrama diadili atas kasus pembunuhan terhadap Prabangsa, sembilan tahun lalu. Prabangsa dibunuh terkait berita dugaan korupsi dan penyelewengan yang melibatkan Susrama yang dimuat Harian Radar Bali, Jawa Pos Grup dua bulan sebelumnya.

Kemudian Susrama ditahan sejak 26 Mei 2009. Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010 menyatakannya terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan sehingga divonis penjara seumur hidup.

(*/met)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03