Diami Tanah Negara, Warga Karangpacar Resahkan Rencana Penggusuran Oleh Pemkab Bojonegoro

- Team

Selasa, 28 April 2020 - 20:49

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rumah di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, yang rencana bakal digunakan srbafai ruang terbuka hijau oleh Pemkab Bojonegoro. Warga pun menjadi resah.

Rumah di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, yang rencana bakal digunakan srbafai ruang terbuka hijau oleh Pemkab Bojonegoro. Warga pun menjadi resah.

BOIONEGORO. Netpitu.com – Warga Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, yang tinggal di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Karangrejo (depan pemakaman umum Karangpacar, red), resah. Lantaran rumah tempat tinggal yang telah mereka tempati selama berpuluh-puluh tahun bakal digusur Pemkab Bojonegoro.

Sebagian warga yang panik lantas meminta bantuan pada pengacara untuk memberikan pembelaan tethadap ancaman penggusuran rumah yang berdiri di tanah negara itu.

Selain banyak warga yang pasrah, tak sedikit pula warga yang tetap akan mempertahankan rumah rempat tinggal mereka dari upaya penggusuran Pemkab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kerehasahan warga ini, menurut Oki Irawan Prasetyo, warga RT 018, RW. 003 Kelurahan Karangpacar, bermula dari surat Lurah Karangpacar, Kec. Bojonegoro, kepada warga RT. 018, khususnya warga yang tinggal di Jalan JA. Suprapto.

Baca Juga :  Pemkab Tuban Raih Anugerah KASN 2018

Surat bernomor : 032/123/412.51.3/2020, tertanggal 17 April 2020, perihal pemberitahuan kepada warga yang menempati tanah negara.

Dalam isi surat disebutkan, berdasarkan surat dari Sekretaris daerah no: 032737/412.303/2020, tanggal 03 April 2020, perihal pada pokok surat maka hasil rapat bersama Pemkab Bojonegoro dengan Badan Pertanahan Nasional dan Polres Bojonegoro, tanggal 24 Maret 2020, bersama ini diberitahukan kepada saudara ketua RT 018, RW 003, untuk segera mengkonfirmasi/ memberitahukan kepada warga yang menempati tanah negara tersebut khususnya di Jl. JA. Suprapto, maka tanah tersebut akan dipergunakan Pemkab Bojonegoro sebagai ruang terbuka hijau.

Baca Juga :  Anggota DPRD PDIP Agung H Sebut 2 Opsi Pasca Penurunan Pangkat Dandy

Meski tidak disebutkan kapan rencana penggusyran tersebut bakal dilakukan dan kapan waktu paling lama warga harus membongkar rumahnya. Namun warga yang telah tinggal turun temurun di wilayah itu ketir-ketir jika sewaktu-waktu Pemkab melakukan penggusuran paksa.

Oki Irawan Prasetyo berharap Pemkab mengkaji ulang rencana pembangunan ruang terbuka hijau di lagan tanah negara tersebut. Mengingat lokasi tersebut telah ditempati warga sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Terlebih kondisi sekarang tengah dalam pandemi virus corona yang berdampak pada keterpurukkan ekonomi dan usaha warga.

Oki juga meminta kesediaan pihak Keluragan untuk memediasi permukiman warga yang berdiri di tanah negara tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Karangpacar, Muhammad Munif, S.Sos, kepada netpitu.com membenarkan ada surat tersebut.

Baca Juga :  Pertahankan WBK Pejabat Polres Teken Pakta Integritas

Namun, menurut M. Munif, Pemkab tidak serta merta akan melakukan penggusuran terhadap rumah warga yang menempati tanah negara yang dikuasai oleh Pemkab Bojonegoro, sejak 1945 itu.

Menurut Lurah Karangpacar, surat itu hanya pemberitahuan kepada warga agar siap jika sewaktu-waktu tanah tersebut akan digunakan sebagai lahan hijau.

“Masyarakat tidak usah resah, kalau selama masih bisa ditempati ya bisa ditempati. Yang sudah jelas tanah ini kan tanah milik Pemkab. Kalau memang Pemkab membutuhkan saya siap memediasi bagaimana supaya masyarakat tidak morat-marit,” ujar Lurah Karangpacar, M. Munif, kepada netpitu.com, di kantor Kelurahan Karangpacar.

(yon)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru