oleh

Soal Konflik Lahan Tebu Di Hutan Babad DPC PDIP Tidak Bertanggungjawab

BOJONEGORO. Netpitu.com – Meski secara nyata ada keterlibatan kader partainya, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak bertanggungjawab atas terjadinya konflik lahan tebu antara warga Desa Babad dan pemegang ijin pemanfaatan hutan, PT KTM dan PTPN X.

“PDIP tidak bertanggungjawab dan itu tanggung jawab pribadi Amin ( Amin Tohari, red ),” ujar Budi Irawanto, saat dikonfirmasi netpitu.com di sela-sela acara Rakercab partai di gefung Tri dharma, Bojonegoro, Kamis, (27/6/2019).

Menurut Budi Irawanto, PDIP tidak pernah memberikan arahan atau perintah mengenai kegiatan tersebut. Sehingga tidak tahu apa yang tengah dilakukan oleh salah satu Calegnya (Amin Tohari) saat kampanye untuk meraih suara dukungan pemilih.

Selanjutnya atas perilaku dan tindakan kadernya yang telah merugikan banyak pihak tersebut, Budi Irawanto, yang sekarang menjafi wakil bupati Bojonegoro, mengatakan akan segera mengevaluasi keanggotaan Amin Tohari di PDIP Bojonegoro.

“Ya nanti akan kita evaluasi keanggotaannya,” tandas Budi Irawanto.

Sementara itu, wakil ketua DPC PDIP Bojonegoro, bidang politik dan hukum, Hari Cahyo, juga mengatakan bahwa konflik lahan tebu di Desa Babad itu bukan tanggung jawab partainya.

PDI Perjuangan, menurut Hari Cahyo, tidak pernah menginstrukan kadernya kampanye dengan menggunakan sarana program pemerintah untuk meraih simpati dukungan massa.

“Ada garis ketentuan yang sudah disampaikan kepada kader yang menjadi Caleg, yakni tentang peraturan partai maupun peraturan KPU. Selain itu partai tidak pernah mengarahkan Caleg melakukan kampanye dengan pengkondisian massa untuk melakukan kegiatan yang mengarah terjadinya konflik masyarakat,” papar Hari Cahyo.

Jika itu terjadi hal tersebut jelas merupakan tanggung jawab pribadi Caleg, karena telah melakukan kegiatan di luar garis partai.

Hari Cahyo juga tak menampik adanya laporan dan keluhan tentang kegiatan kader PDIP yang menciptakan keresahan tersebut. Persoalan itupun sudah dilaporkan kepada Sekretaris DPC PDIP dan yang bersangkutan (Amin Tohari) sudah ditegur terkait adanya penggalangan massa untuk melakukan kegiatan yang berakibat terjadinya konflik tersebut.

Pernyataan Hari Cahyo ini dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro, Doni Bayu Setyawan, saat dikonfirmasi netpitu.com di gedung Tri dharma, Bojonegoro, Kamis, (28/6/2019).

“Ya saya memang pernah mengungatkan, jangan melakukan kegiatan kampanye yang mengarah pada terjadinya konflik di masyarakat,” ujar Doni.

Diberitakan sebelumnya, Amin Tohari diduga telah mendalangi terjadinya konflik antara petani hutan Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, dengan PT. KTM dan PTPN X, selaku pemegang ijin pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman tebu, di RPH Babad, BKPH Bareng, KPH Bojonegoro.

Akibat konflik tersebut pengusahaan tanaman tebu di lahan seluas 380 hektar tersebut menjadi tidak maksimal. Selain kerap kali terjadi kebakaran pada tanaman tebu, penghadangan truck pengangkut tebu hasil panen juga sering dilakukan oleh warga.

Bahkan untuk menakut-nakuti petugas Perhutani, warga juga menasang plang papan peringatan, hutan tanah negara ini dalam pantuan kantor staf presiden.

(ro)