Tiga Rumah Karaoke di Tuban Digrebek Dalam Operasi Gabungan

- Tim

Selasa, 28 Agustus 2018 - 23:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Sedikitnya tiga rumah karaoke yang beroperasi tanpa ijin dari Pemkab dibrak-abrik Satpol PP Tuban yang dibantu Polres, Kodim 0811 dan Subdenpom V/2-4, Senin (27/8).

Operasi gabungan yang digelar oleh Satpol PP ini untuk penegakkan Perda No. 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Sebanyak 32 personil gabungan dilibatkan pada operasi yang difokuskan di Kecamatan Rengel, dan Kecamatan Parengan.

Selain rumah karaoke liar, sasaran operasi lainnya adalah warung penyedia wanita PSK, dan warung Miras yang berada di Tuban Selatan.

“Operasi gabungan ini digelar setelah mendapatkan aduan dan laporan dari masyarakat,” ungkap Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Tuban, Drs. Sugeng Sutoto. 

Operasi berhasil menertibkan karaoke ilegal di Desa Rengel milik Supriastik. Di lokasi ini, petugas mengamankan satu perempuan pemandu lagu dan satu pria pengunjung.  Petugas juga menyita satu set alat karaoke karena tertangkap tangan saat beroperasi. 

Baca Juga :  Atlet Penembak Tuban Siap Unjuk Keunggulan

Dii Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Satpol PP juga berhasil menertibkan karaoke milik Ngasrup, dengan ruangan karaoke berada di bawah tanah (bunker). 
Dan petugaspun menyita Miras yang disimpan dalam gudang.

Di Desa yang sama petugas menyasar karaoke ilegal milik Kristina. Melihat kedatangan aparat, pemiliknya langsung mematikan seluruh perangkat. Namun petugas tak mau menyerah begitu saja.

Baca Juga :  Bertemu dengan Mahasiswa Cipayung Plus DPRD Tuban Akan Teruskan Tuntutan ke DPR RI

Merekapun meminta keterangan dari pemilik dan pengunjung. Alhasil di tempat ini petugas mengamankan satu set alat sound sistem.

Sugeng menambahkan,  seluruh pemilik karaoke akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Tuban. Selanjutnya, akan diserahkan ke bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) yang akan mendalami dan melakukan penyidikan. 

(met)

Berita Terkait

Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ
Pengadilan Negeri Bojonegoro Kampanyekan Zona Integritas WBK Dan WBBM