Dicecar 26 Pertanyaan. Samudi : Chat Pernyataan Bupati Seharusnya Tak Diumbar Di Depan Anggota Group WA

- Team

Selasa, 28 September 2021 - 16:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Mendalami kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial WhatsApp, penyidik Sat Reskrim Polres Bojonegoro, Selasa, 28/09/2021, siang tadi memeriksa anggota peseta group Jurnalis dan Informasi, Samudi, yang tak lain adalah Kepala Desa Kepoh kidul, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.

Samudi dalam keterangannya kepada netpitu.com mengatakan bahwa ia mulai diperiksa penyidik Pukul 11.20 Wib
sampai dengan Pukul 13.15 Wib. dengan diberikan 26 pertanyaan yang mesti dijawab oleh Samudi.

“Ada 26 pertanyaan seputar chat bupati ke wakil bupati di WA group Jurnalis dan Informasi,” terang Samudi, kepada netpitu.com, sesuai diperiksa penyidik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tadi saya juga ditanya penyidik tentang kronologi awal hingga munculnya chat WA bupati,” lanjut Samudi.

Baca Juga :  BPR Bank Daerah Bojonegoro Berikan Klarifikasi Soal Perkara Pencairan Deposito

Menjawab pertanyaan penyidik, Samudi menjelaskan bahwa siatuasi group saat itu memang sedang membahas topik yqng berkaitan dengan penanganan Covid yang pada saat itu memang dalam situasi pandemi dan status Bojonegoro yang dinyatakan zona merah.

Sebagian anggota group resah. Karena memang ada kesan Pemkab waktu itu menutupi data terkait  pasien yang terpapar Covid dan jumlah korban yang meninggal akibat covid nampaknya tidak sama dengan situasi di lapangan.

Di sisi lain, saat itu penanganan pandemi Covid yang l menonjol justru dilakukan oleh pihak Polres dan Kodim sehingga dari pihak Pemkab terkesan gagap dan lamban. Banyak sekali hal yang seharusnya bisa ditangani dan dicarikan solusi justru tidak tertangani dengan semestinya, terang Samudi.

Baca Juga :  Bupati Huda : Semua Agama Mengajarkan Kebaikan

banyaknya korban yang meninggal dan situasi rumah sakit yang penuh dengan pasien covid serta tidak adanya solusi alternatif dari Pemkab Bojonegoro, seperti misal, rumah sakit darurat atau yang lainnya mengakibatkan banyak pasien yang akhirnya meninggal di perjalanan saat dibawa pulang  oleh keluarga karena tak sempat tertangani oleh pihak medis.

” Nah pada saat itu, sekura Pukul 05.12 Wib. tiba-tiba muncul chat WhatsApp bupati yang ditujukan secara khusus kepada Budi Irawanto ( Wakil Bupati Bojonegoro. red ) yang isinya jelas- jelas menyerang kehormatan harga diri nama baik Budi Irawanto selaku Wakil Bupati Bojonegoro.

Samudi menyayangkan mengapa hal itu sampai terjadi dan dilakukan oleh orang nomor satu di jajaran kepemimpinan di Bojonegoro.

Baca Juga :  Kelompok Tani Desa Semanding Pertanyakan Raibnya Dana PUAP

Pertama mestinya kedua pemimpin di Kabupaten Bojonegoro itu bersinergi melawan Covid, bukan malah membuat konflik terbuka di hadapan anggota group yang jumlahnya sekitar 190- an orang peserta.

Kedua, isi chat WhatsApp bupati, Anna Mu’awanah menurut Samudi sudah berada di luar konteks bahasan yang ada di group WA Jurnalis dan Informasi. Dimana bupati, Anna Mu’awanah, justru malah mengunggah chat tulisan yang sifatnya pribadi yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh publik dan diumbar di media sosial.

“Ini menjadi contoh yang tidak baik bagi warga Bojonegoro,” cetus Samudi.

Hal ini sangat disayangkan oleh Samudi, lantaran  di tengah bencana pandemi Covid ini, masyarakat malah disuguhi tontonan yang tidak menarik. dan cenderung kekanak-kanakan.

(ro)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru